ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Munawir, SP., MM., mendorong Pemerintah Kota Mataram untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, aset yang dimiliki pemerintah harus dikelola secara produktif sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Munawir saat memberikan pandangan terkait evaluasi pengelolaan aset dan perencanaan pemerintah daerah di Mataram baru-baru ini. Ia mengawali penyampaiannya dengan memberikan apresiasi kepada Pemkot Mataram yang dinilainya tetap mampu menunjukkan kinerja positif di tengah berbagai tantangan pembangunan dan kondisi yang tidak mudah.
“Di tengah berbagai ujian berat yang dihadapi, pemerintah daerah masih mampu bekerja dan menunjukkan capaian yang patut diapresiasi. Ini menjadi bukti adanya ketahanan yang harus terus dipertahankan,” ujarnya.
Meski demikian, Munawir mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan, terutama terkait pengelolaan aset daerah. Ia menilai Badan Keuangan Daerah (BKD) memiliki peran strategis dalam merancang tata kelola aset yang lebih efektif sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, perencanaan yang matang menjadi kunci agar berbagai persoalan yang selama ini menghambat pengelolaan aset dapat diselesaikan secara bertahap. Salah satu fokus utama yang harus mendapat perhatian adalah pemanfaatan aset daerah yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD.
“Aset daerah merupakan salah satu sumber PAD yang sangat potensial. Karena itu, aset tidak boleh dibiarkan stagnan. Aset produktif harus terus bergerak dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi daerah,” tegasnya.
Politisi PPP ini menilai aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal justru menjadi kerugian bagi pemerintah daerah. Oleh sebab itu, diperlukan langkah konkret agar seluruh aset yang memiliki nilai ekonomis dapat dimaksimalkan pemanfaatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain mendorong optimalisasi aset produktif, Munawir juga meminta pemerintah segera melakukan penataan terhadap aset yang sudah tidak memiliki nilai manfaat. Menurutnya, sejumlah aset seperti kendaraan dinas yang telah rusak berat bahkan hanya menyisakan kerangka masih tercatat sebagai aset pemerintah dan tetap membebani administrasi maupun biaya pemeliharaan.
“Kendaraan yang sudah tidak layak pakai, bahkan hanya tinggal kerangka, masih tercatat sebagai aset. Kondisi seperti ini perlu segera dihapus sesuai mekanisme yang berlaku agar tidak terus membebani pemerintah daerah,” katanya.
Anggota dewan dari Dapil Mataram ini menegaskan, proses penghapusan aset yang sudah tidak layak merupakan bagian dari upaya menyehatkan pengelolaan aset daerah. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih fokus mengelola aset yang benar-benar produktif dan memiliki nilai tambah bagi pembangunan daerah. (fit)
