Giri Menang (Suara NTB) – Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar), Hj. Nurul Adha merespons masukan DPRD Lobar terkait evaluasi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak profesional dan ikut diperiksa oleh KPK dalam kasus Bupati nonaktif Lobar, LAZ. Umi Nurul Adha (UNA), sapaan Wabup Lobar mengaku saat ini masih melakukan konsolidasi dengan jajaran untuk menjaga kekompakan OPD.
Wabup UNA mengatakan, usulan evaluasi OPD telah diterima pihaknya. “Masukan (evaluasi OPD) itu sudah masuk ke saya. Tapi saya masih konsolidasi bertahap, tidak langsung langsung, tidak mungkin kita langsung,” tegas Wabup, belum lama ini.
Pihaknya membangun konsolidasi untuk membangun kekompakan, sebelum melakukan evaluasi OPD. Menurut Wabup, kejadian yang sedang menimpa Lobar sangat besar dan secara mendadak ia menerima mandat melaksanakan tugas serta wewenang Bupati. Karena itu, hal ini membutuhkan langkah cepatn untuk membenahi. “Evaluasi-evaluasi itu sudah masuk ke saya, tapi tidak langsung spontan. Kita bertahap, mohon dukungannya,” imbuhnya.
Sementara itu, sebelumnya kalangan dewan menyoroti kinerja para Kepala OPD dan pejabat yang dinilai bekerja tidak profesional dan tak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Bahkan, beberapa Kepala OPD diketahui ikut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dievaluasi oleh Pemkab dalam hal ini Wabup Lobar.
Anggota DPRD Lombok Barat dari Fraksi PAN, Munawir Haris menegaskan bahwa Pemkab harus mengevaluasi para kepala OPD yang dianggap tidak profesional. Menurutnya, Kepala OPD dan pejabat yang bekerja tidak profesional, hanya siap diperintah tanpa mengedepankan aturan justru dianggap bisa merusak birokrasi Lobar.
Perlunya evaluasi para kepala OPD, menurut Politisi PAN itu untuk menciptakan kepercayaan yang tinggi pada Pemkab Lobar. (her)
