Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, mengaku masih kekurangan sebanyak 180 ruang kelas baru (RKB) di tingkat sekolah dasar (SD). Jumlah tersebut tersebar hampir di seluruh Kecamatan.
“Ini menjadi pekerjaan kita bersama untuk memenuhi kebutuhan itu. Kondisi inipun sudah berlangsung sejak dua tahun terakhir,karena keterbatasan anggaran sehingga belum ada satupun yang bisa dipenuhi,” kata Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, Mohammad Husnul Alwan, Kamis (6/8).
Selain kebutuhan RKB, sekitar 600 bangunan sekolah yang harus dilakukan rehabilitasi dan revitalisasi dengan kategori rusak berat hingga sedang. Sementara yang baru bisa ditangani tahun 2026 hanya sekitar 14 sekolah saja.
“Kami akan terus berupaya menangani persoalan tersebut salah satunya melalui skema APBD maupun dari APBN. Termasuk juga untuk kebutuhan meja belajar,” ucapnya.
Ia menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk pengadaan 180 RKB ditaksir mencapai Rp36 miliar. Jumlah tersebut di estimasikan jika satu bangunan sekolah membutuhkan anggaran sekitar Rp200 juta per unit.
Menurut Alwan pengadaan RKB ini sudah masuk dalam perencanaan yang dimulai tahun 2025-2030. Termasuk juga pengusulan anggaran melalui skema APBN dengan harapan daerah bisa dibantu di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki saat ini.
“Dari 180 RKB yang kita butuhkan ini, setiap tahunnya kita kerjakan melalui APBD dan APBN, sampai tuntas nanti pada lima tahun mendatang,” ujarnya.
Selain kondisi tersebut, sebanyak 376 sekolah juga membutuhkan perhatian khusus pemerintahan. Hal itu terjadi karena rata-rata bangunan sekolah tersebut rusak dan belum ada perawatan sejak rampung dibangun. Selain itu, kebutuhan sarana penunjang seperti meja dan kursi.
“Data sekolah yang rusak sudah kita usulkan ke pemerintah pusat dan yang menentukan tingkat kerusakan adalah tim teknis. Ada sekolah mengajukan kondisi rusak berat, padahal kenyataannya rusak sedang atau ringan begitupun sebaliknya,” tambahnya.
Seluruh sekolah diminta untuk aktif menginput data revitalisasi sekolah di sistem yang sudah disiapkan. Hal itu dibutuhkan untuk pengusulan dengan sistem yang langsung terintegrasi ke pemerintah pusat.
“InsyaAllah persolaan kebutuhan RKB ini bisa tuntas dalam lima tahun kedepan. Pak Presiden Prabowo Subianto sudah sangat komitmen dalam penyelesaian persoalan tersebut,” ujarnya. (ils)
