Giri Menang (Suara NTB) – Adanya warga di wilayah Lembar, Lombok Barat (Lobar) yang membeli air akibat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dampak kekeringan yang melanda, menjadi sorotan kalangan DPRD Lobar. Pihak dewan menilai jika Pemkab Lobar gagal dalam menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Untuk itu, Pemkab pun diminta serius menyikapi kondisi ini.
Kalangan dewan menyarankan Pemkab perlu menggeser anggaran untuk penanganan kekeringan ini. “Kalau sudah masyarakat membeli air, berarti kita gagal dalam menjamin kelangsungan hidup masyarakat kita,” tegas Ketua Fraksi Perindo DPRD Lobar, Dr. Syamsuariansyah, Jumat (7/8/2026).
Melihat dampak kekeringan yang kian masif menganggu kelangsungan hidup masyarakat, maka menurutnya, di sinilah Pemkab melakukan upaya-upaya luar biasa, seperti pergeseran anggaran.
“Yang begini-begini ini, yang boleh dianggarkan untuk pergeseran,” kata Syamsuriansyah. Sebab syarat pergeseran itu adalah kebutuhan publik yang sangat mendesak. “Apa kebutuhan publik yang sangat mendesak, air,” imbuhnya.
Terlebih lagi, dampak berantai krisis air ini pada kesehatan masyarakat. Kesehatan warga akan terpengaruh dengan krisis air berkepanjangan. Hal ini, tegas dia, penting menjadi kajian Pemkab. Menurutnya, kalau persoalan ini tidak bisa diselesaikan maka fungsi Pemkab sebagai pelaksana pemerintahan tidak berjalan dengan baik.
“Untuk itu kami mengusulkan pada Pemkab, kalau belum dianggarkan untuk penanganan persoalan infrastruktur air bersih, maka lakukan pergeseran, karena itu sangat mendesak,” tegasnya.
Ia berharap agar pergeseran dilakukan secepatnya pada tahun ini. “Masak sifatnya tidak mendadak bisa digeser, ini yang mendesak dan mendasar tidak bisa. Warga ini butuh air,” ujarnya.
Kalaupun saat ini OPD gencar turun melakukan penyaluran air ke daerah kekeringan, tentu patut diapresiasi. Namun, cara itu menurut ketua Perindo Lobar itu hanya bersifat sementara, karena hanya bisa memenuhi kebutuhan warga untuk beberapa hari saja. Sementara warga butuh air bersih ini terus menerus.
“Lalu bagiamana mereka bisa memenuhi kebutuhan airnya jika sudah habis. Lagi capek Pemkab turun droping air, karena itu harapan kami penangan jangka panjang wajib dilakukan,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lobar melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Toni Hidayat, mengatakan terkait langkah jangka panjang, pihaknya akan mengevaluasi dan mengidentifikasi sumur bor yang ada di masing-masing kecamatan.
Bagi wilayah langganan kekeringan diprioritaskan sumur bor. “Hasil Musrenbang sudah ada masuk untuk sumur bor,”ujarnya.
Pemetaan wilayah kekeringan pun telah dilakukan pihaknya, termasuk sumur bor yang menurut informasi belum beroperasi maksimal. Hal ini akan dikaji secara teknis olah OPD terkait dalam hal ini Dinas PUPRPKP untuk memaksimalkan sumur bor ini.
“Untuk memfungsikan ini, kami kembali ke bidang (Dinas) teknis yang menangani. Kami mau tahu dulu di mana titik-titiknya,” ujarnya. (her)
