Giri Menang (Suara NTB) – Lombok Barat (Lobar) menjadi salah satu daerah langganan kekeringan. Pasalnya, daerah ini dilanda bencana kekeringan tiap tahun. Menyikapi kondisi ini, Pemkab Lobar didorong lebih serius melakukan penanganan jangka panjang. Tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek dengan distribusi air yang dinilai tak menyelesaikan persoalan kekeringan di daerah ini.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Perindo DPRD Lobar Dr. Syamsuriansyah. Menurutnya, persoalan kekeringan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, tetapi ia menilai Pemkab belum maksimal dalam penanganannya. Terlebih tahun ini, kekeringan lebih parah lagi dampak kemarau panjang akibat El Nino. Hingga saat ini ada 49 dusun telah terdampak krisis air dampak kekeringan.
“Sehingga pemerintah daerah harus betul-betul bisa melakukan mitigasi terhadap bencana dialami masyarakat kita di Lobar uang tiap tahun terjadi (langganan),” tegasnya.
Sejauh ini ia menilai solosi penanganan kekeringan masih jangka pendek, sehingga dinilai tidak efektif dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Salah satunya, rencana pengadaan mobil tangki air, dianggap jangka pendek. Harusnya, Pemkab melakukan upaya jangka panjang dengan menyiapkan infrastruktur pengelolaan air bersih di daerah-daerah yang langganan kekeringan.
Pemkab perlu memprogramkan pembangunan perpipaan dari sumber mata air ke setiap daerah yang kekeringan. Lalu dibangunkan bak penampungan kemudian dihubungkan ke rumah penduduk. Dalam hal ini Pemkab bisa kerja sama dengan PTAM Giri Menang. Jika penanganan jangka panjang serius dilakukan, barulah kekeringan bisa diatasi.
“Kalau usulkan penambahan armada, apa salahnya itu digunakan untuk infrastruktur jangka panjang,”ujarnya.
Kalau infrastruktur kebutuhan air bersih ini tergangani, maka setiap tahun Pemkab tidak perlu khawatir, karena sudah ada penyelesaiannya. Tinggal dipikirkan kebutuhan masyarakat yang lainnya. “Ingat air ini menjadi kebutuhan penting masyarakat, jadi tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Sejauh ini ia melihat penanganan Pemkab masih berkutat pada jangka pendek saja, tidak mampu menyelesaikan permasalahan jangka panjang. Seharusnya jika diketahui kekeringan ini bencana tahunan, maka yang ditangani Pemkab adalah masalahnya. Dengan demikian tidak terjadi lagi permasalahan ini secara berkepanjangan.
Sementara itu, Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lombok Barat, Toni Hidayat, mengungkapkan, kendala dalam penanganan bencana ini tidak adanya armada khusus yang dimiliki BPBD untuk distribusi air. BPBD memiliki beberapa armada seperti, truk serbaguna, satu unit pikap Strada dan dua unit pikap Isuzu.
“Itu saja yang kami miliki saat ini. Kalau untuk mobil tangki kami belum punya. Kami sudah mengusulkan bantuan kepada BNPB, namun sampai sekarang belum terealisasi. Padahal kebutuhan itu sangat mendesak bagi BPBD dalam mendukung penanganan bencana,” katanya.
Menurut Toni, ketiadaan mobil tangki menjadi persoalan yang terus dihadapi BPBD, terutama ketika harus mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan maupun bencana lainnya. Meski menghadapi keterbatasan tersebut, bukan menjadi alasan pihaknya tak berupaya maksimal dalam menangani bencana kekeringan.
Berdasarkan data BPBD sementara ini, Daerah yang terdampak kekeringan di wilayah Lombok Barat (Lobar) kian meluas. Hingga saat ini, sebanyak 49 dusun, 11 desa, dan lima kecamatan yang dilanda kekeringan. Jumlah warga yang terdampak kekeringan ini mencapai 15.427 jiwa. Dalam penanganan kekeringan ini, Pemerintah Kabupaten Lobar masih menetapkan status siaga bencana, belum ditetapkan darurat bencana. (her)
