Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) buka suara soal beredarnya isu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026 berpotensi defisit hingga Rp300 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair memastikan hingga saat ini belum ada nilai pasti soal defisit anggaran tersebut, karena masih berproses dan dibahas dengan DPRD NTB.
Defisit anggaran Pemprov NTB, lanjutnya, bukan karena pemerintah tidak melaksanakan program kerja selama setahun. Namun, kadang kala ada kendala, sehingga program tersebut molor yang menyebabkan rencana APBD baik APBD murni maupun perubahan tidak sesuai rencana.
“Jadi yang mestinya kita laksanakan 10, ternyata cuma 8. Ya main-main di situ aja sebenarnya,” ujarnya, Senin, 10 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, dalam APBD ada postur belanja dan pendapatan. Apabila baik belanja ataupun pendapatan tidak sesuai dengan rencana, hal itu bukan berarti pemerintah tidak bekerja.
Pun dalam perjalanannya, ketika belanja maupun pendapatan tidak sesuai rencana, pemerintah masih bisa menyesuaikan keduanya.
“Ketika memang tidak memenuhi sesuai yang kita rencanakan. Pendapatan itu kan rencana juga, bisa jadi sampai bulan ini tidak seratus persen dan belanjanya kita sesuaikan. Artinya bukan berarti tidak dilaksanakan, tetapi tertunda saja,” jelasnya.
Yang utama, sambung Sekda NTB tersebut visi misi Gubernur selalu menjadi prioritas. Meski begitu, dalam hal mencapai prioritas tersebut, Pemprov NTB tetap melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan.
“Yang pasti visi misi Pak Gubernur itu target yang kita capai dengan penyesuaian-penyesuaian. Jika semua pendapatan bisa terealisasi maka belanja menyesuaikan,” katanya.
Di samping itu, meski ada potensi APBD P defisit hingga Rp300 miliar, Abul memastikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PPPK Paruh Waktu tidak akan terganggu. Begitupun dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak mengalami pemotongan sama sekali.
“Aman InsyaAllah, itu jadi prioritas. Kalau ada pengurangan, sekali lagi bukan tidak dilaksanakan tapi mungkin karena ada penundaan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kabar mengenai APBD Perubahan NTB mengalami defisit mencuat di sela-sela agenda Workshop Manajemen Risiko Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di kawasan Sembalun, pada Sabtu, 8 Agustus 2026. (era)
