PEMERINTAH Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, masih harus bekerja keras mengejar target pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos). Hingga Senin (10/8), pendataan baru mencapai 31,18 persen atau 1.997 kepala keluarga (KK) dari total 3.839 KK yang tersebar di enam lingkungan.
Artinya, masih terdapat sekitar 1.842 KK yang belum masuk dalam pendataan. Pemerintah kelurahan menargetkan seluruh proses pendataan dapat dituntaskan sebelum batas waktu yang ditetapkan, yakni 31 Agustus 2026.
Lurah Kekalik Jaya, Syafruddin, mengatakan proses pendataan terus dikebut dengan melibatkan petugas di masing-masing lingkungan. Selain kader lingkungan, pihaknya juga melibatkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu untuk mempercepat pendataan.
“Sudah 1.997 KK. Persentasenya baru 31,18 persen,” ujarnya, Senin (10/8).
Menurutnya, sebanyak 24 petugas dikerahkan dalam proses pendataan tersebut. Mereka bertugas mendatangi masyarakat secara langsung dari rumah ke rumah untuk memastikan data yang dibutuhkan dapat dihimpun.
Pendataan secara langsung dinilai penting karena petugas tidak hanya melakukan pencatatan, tetapi juga memastikan informasi yang disampaikan masyarakat sesuai dengan kondisi di lapangan. Petugas juga diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada warga mengenai tujuan pendataan Perlinsos.
Namun, pelaksanaan pendataan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah adanya warga yang menolak didata. Kondisi tersebut membuat petugas tidak dapat langsung menginput data seluruh kepala keluarga yang menjadi sasaran pendataan.
Syafruddin mengakui, penolakan masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya capaian pendataan di Kelurahan Kekalik Jaya. Sebagian warga masih belum memahami tujuan pendataan sehingga memilih tidak memberikan data kepada petugas.
“Padahal kita hanya melakukan input data. Mungkin dari kader juga belum terlalu optimal dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, sebagian warga yang menolak didata diduga merasa tidak membutuhkan pendataan karena menganggap kondisi ekonominya sudah cukup baik. Padahal, pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh.
Karena itu, pihak kelurahan meminta para petugas dan kader di setiap lingkungan tidak hanya fokus mengejar jumlah data, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pendekatan secara persuasif dinilai diperlukan agar warga tidak salah memahami tujuan pendataan.
Di sisi lain, dengan waktu yang tersisa hingga akhir Agustus, pihak kelurahan akan meningkatkan intensitas pendataan. Petugas diminta terus berkoordinasi dengan kader lingkungan untuk menyisir warga yang belum terdata.
“Makanya kita terus gencar bersama para agen sesuai target yang diberikan Dinas Sosial,” pungkasnya. (pan)
