Giri Menang (Suara NTB) – Realisasi anggaran APBD Pemkab Lombok Barat (Lobar) hingga semester I ini masih rendah. Baru mencapai 40 persen dari total anggaran Rp2,05 triliun. Rendahnya realisasi anggaran ini menjadi atensi kalangan DPRD Lobar. Pihak dewan mendorong pemerintahan daerah bergandengan tangan untuk melakukan percepatan realisasi program maupun anggaran.
Jangan sampai jajaran pemerintahan daerah merasa lemah akibat peristiwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Abubakar Abdullah mengatakan bahwa yang menjadi catatan dewan adalah masih rendahnya realisasi anggaran. “Tidak boleh stagnan ini, kita punya waktu terbatas,” kata Abu, Senin (17/8/2026).
Untuk itu, Politisi PKS itu mendorong agar pemerintah daerah harus fokus, baik itu eksekutif dan legislatif untuk kembali bergandengan tangan memperkuat semua lini pemerintahan daerah sampai dengan seluruh masyarakat.
“Masih banyak potensi dan harapan untuk Lombok Barat yang maju, Sejahtera dan berkeadilan itu harus diteruskan,” ujarnya.
Jajaran OPD harus lebih progresif dalam melaksanakan program tanpa harus takut, sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan. “Tidak usah takut,” tegasnya.
Ia berharap jangan sampai terlalu lama bersedih dengan peristiwa yang terjadi, tetapi Pemkab harus bangkit dari situasi ini. “Dan momentum kebangkitan ini harus kita perkuat,” ujarnya.
Terlebih dengan upaya Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha yang melakukan konsolidasi di masa transisi pemerintahan ini, dinilai tepat dan didukung penuh pihaknya. “Kita dukung Bu Wabup konsolidasi pada masa transisi pemerintahan ini,” tegas Abu.
Sementara itu, Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha menyampaikan, pihaknya sudah melakukan upaya konsolidasi birokrasi dalam proses transisi pemerintahan ini. Pihaknya juga telah membedah kembali APBD murni, program apa yang belum dan sudah dikerjakan. Sehingga dipastikan usulan KUA PPAS segera diajukan untuk dibahas bersama DPRD.
Lebih lanjut, pihaknya juga menekankan kepada kepala OPD untuk mempercepat pealisasi program yang bersentuhan dengan masyarakat. Sedangkan program yang dikira kurang urgen dipending atau ditunda pelaksanaannya. “Kami percepat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegasnya. (her)
