Mataram (Suara NTB) – Komisi IV DPRD NTB menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB dalam rangka pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Provinsi NTB pada Kamis (27/8).
Dalam Raker tersebut, Komisi IV menyoroti kinerja Brida NTB mulai dari arah riset, inovasi, realisasi anggaran, hingga dampak hasil riset dan penelitian yang dilakukan Brida.
Anggota Komisi IV DPRD NTB, Syamsul Fikri menyoroti rancangan Perubahan APBD 2026, di mana pagu Brida diusulkan meningkat Rp1,479 miliar, dari sebelumnya Rp11,013 miliar menjadi Rp12,493 miliar. Tambahan terbesar dialokasikan untuk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp1,456 miliar.
Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan sebesar Rp956,3 juta, termasuk dukungan penelitian perguruan tinggi swasta di NTB dan Kajian Desa Berdaya bersama Litbang Kompas. Sementara Rp500 juta lainnya dialokasikan untuk Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
“Tambahan anggaran tentu diharapkan tidak hanya menghasilkan laporan penelitian, tetapi juga menghasilkan inovasi, kebijakan, teknologi, atau model pemberdayaan yang dapat digunakan masyarakat,” ucap Fikri.
Politisi partai Demokrat itu juga mempertanyakan belum terlihatnya riset Brida yang secara langsung menjawab persoalan kebencanaan di NTB. “Mitigasi bencana seperti apa yang bisa ditawarkan Brida ketika terjadi bencana seperti di Desa adat Sade kemarin?” tanya Fikri.
Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah berapa banyak riset yang telah dihasilkan Brida dan berapa banyak pula yang benar-benar dimanfaatkan masyarakat? Termasuk riset mengenai kantong-kantong kemiskinan di NTB.
Sebab, riset daerah semestinya tidak berhenti pada produksi dokumen akademik saja, tetapi menjadi dasar intervensi kebijakan pemerintah.
Sementara itu Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, H. Hasbullah Mu’is alias Konco menekankan pentingnya hasil konkret dari program Brida. Ia meminta agar riset dan inovasi diarahkan pada produk yang dapat digunakan masyarakat, terutama dalam mendukung ketahanan pangan.
Salah satu contoh yang disorot adalah pengembangan prototipe peralatan pertanian yang dapat membantu meningkatkan produktivitas petani. “Produk Brida harus memberikan dampak konkret di masyarakat,” pintanya.
Dalam rapat tersebut Konco juga meminta Brida untuk mengubah paradigma pengelolaan riset daerah. Yakni dari sekadar mengejar jumlah penelitian menuju riset yang memiliki rantai manfaat yang jelas, mulai dari identifikasi persoalan, penelitian, prototipe atau rekomendasi kebijakan, inkubasi, pendampingan, hingga penerapan di masyarakat.
“Dengan tambahan anggaran lebih dari Rp1,47 miliar dalam Perubahan APBD 2026, tantangan Brida bukan lagi sekadar bagaimana anggaran tersebut dapat diserap, melainkan bagaimana setiap rupiah anggaran penelitian dapat dikonversi menjadi pengetahuan, inovasi, kebijakan, produk, dan perubahan nyata bagi masyarakat NTB,” pungkasnya. (ndi)
