Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa, mengakui masih kesulitan melakukan pengecekan keamanan pangan yang akan diproduksi oleh dapur makan bergizi gratis (MBG). Keterbatasan fasilitas pengecekan jadi kendala yang dihadapi selama ini.
“Pengecekan keamanan pangan belum maksimal kita lakukan,karena sarana penunjang yang kita miliki saat ini belum tersedia. Jadi pangan yang dibeli dari pasar harus dicek dulu aman atau tidaknya sebelum dimasak,” kata Sekretaris DKP Kabupaten Sumbawa, Syaihuddin kepada Suara NTB, Kamis (3/9).
Ia melanjutkan, pengujian pengamanan pangan ini dilakukan sebelum masuk tahap pembersihan di masing-masing SPPG. Hal itu perlu dilakukan untuk memastikan tingkat kandungan pestisida dan bahan obat-obatan lainnya yang ada di tanaman pangan tersebut.
“Di SPPG ada gudang penyimpanannya, nah disitu kita ujinya. Sehingga apa yang dikhawatirkan terjadi seperti keracunan dan masalah lainnya bisa kita minimalisir,” jelasnya.
Dari 24 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa, baru sekitar 10 SPPG saja yang sudah dilakukan pengecekan untuk memastikan keamanan pangannya. Sementara untuk SPPG lainnya belum bisa dilakukan pengecekan karena keterbatasan alat yang dimiliki saat ini dan harganya juga cukup mahal.
“Harga alatnya sekitar Rp 10 juta, sehingga kita akan usulkan melalui APBD- Perubahan agar sarana tersebut bisa dipenuhi. Sehingga kita bisa memastikan makanan yang dihasilkan dalam kondisi aman,” ujarnya.
Ia tidak menampik seharusnya pengecekan keamanan pangan rutin dilakukan pemerintah ke masing-masing SPPG,karena keterbatasan sarana penunjang, sehingga belum bisa dilakukan secara rutin bahkan cenderung hanya satu sampai dua SPPG saja yang bisa dilakukan pengecekan.
Ia menyebutkan, satu paket alat tersebut bisa digunakan untuk 20 kali pengecekan keamanan pangan. Pengecekan ini dilakukan sebelum proses pencucian untuk dimasak. Sehingga bisa diketahui kadar pestisida dan kandung lainnya di sayur-sayuran yang akan dimasak. (ils)
