WAKIL Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menekankan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak sekadar patuh kepada pimpinan, tetapi juga berani menyampaikan koreksi apabila terdapat instruksi yang bertentangan dengan aturan.
Pesan tersebut disampaikan Wabup saat memberikan arahan pada pelantikan H. Saeful Ahkam, S.Ag.,M.Hum., sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, di Ruang Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (7/9/2026).
“Kalau ada perintah saya sebagai pimpinan yang kemudian menyalahi aturan, saya meminta Bapak dan Ibu jangan sungkan untuk mengingatkan. Sampaikan dengan benar kepada saya bahwa itu salah,” tegas Wabup Hj. Nurul Adha yang kerap disapa Umi Nurul.
Menurut Umi Nurul, loyalitas ASN kepada pimpinan tidak boleh dimaknai sebagai kepatuhan tanpa batas. ASN tetap memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
Ia menilai keberanian memberikan koreksi justru merupakan bagian dari integritas dalam pemerintahan. “Jangan sampai karena takut kepada pimpinan, kemudian kita melakukan sesuatu yang salah. Kalau ada yang keliru, harus kita luruskan,” ujarnya.
Wabup menekankan, pemerintahan yang sehat membutuhkan aparatur yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga keberanian menjaga prinsip dan aturan. Dalam arahannya, ia juga mengingatkan ASN agar tidak menjadikan integritas hanya sebagai jargon dalam pemerintahan. Menurutnya, integritas harus menjadi karakter yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas.
Ia menilai kesadaran menjaga integritas seharusnya tidak hanya muncul karena takut terhadap lembaga pengawas atau penegak hukum. Lebih jauh, integritas harus lahir dari kesadaran bahwa setiap tindakan manusia selalu berada dalam pengawasan Allah SWT.
“Kenapa kita takut sekali ketika dipanggil KPK, tetapi kita lupa bahwa setiap saat dan di setiap tempat Allah mengetahui dan mencatat amal perbuatan kita,” ungkapnya.
Selain integritas, Umi Nurul meminta ASN terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, terutama terkait regulasi pemerintahan dan aturan kepegawaian. Ia mengatakan perubahan posisi dan tanggung jawab dalam pemerintahan menuntut setiap pejabat untuk terus belajar dan menyesuaikan diri.
“Saya sendiri dalam posisi ini harus banyak meng-upgrade pengetahuan. Kalau sebelumnya saya menjadi anggota DPR, tidak semua aturan pemerintahan maupun aturan kepegawaian saya pahami. Karena itu kita semua harus terus belajar dan menambah kapasitas,” jelasnya.
Ia berharap semangat meningkatkan kompetensi tersebut menjadi budaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. (her)
