Tanjung (Suara NTB) – Kepala Desa Tanjung, Budiawan, SH., mengakui Desa Tanjung masih menghadapi persoalan penataan infrastruktur lingkungan yang belum optimal. Salah satunya menyangkut drainase, di mana beberapa titik kawasan kerap tergenang air ketika musim hujan tiba.
Budiawan menyebut, Dusun Gubuk Baru yang menjadi lokasi Kantor Desa, belum sepenuhnya teratasi oleh ancaman genangan air. Beberapa waktu lalu, kawasan ini pernah dilanda banjir akibat luapan air dari saluran drainase dan irigasi lingkungan.
“Gubuk Baru dan sekitar Alun-Alun Tanjung sempat tergenang air hingga setinggi lutut,” ucap Budiawan, di sela-sela perayaan HUT ke-131 Desa Tanjung, Minggu (6/9/2026).
Ia mengatakan, saluran irigasi dan drainase lingkungan perlu direvitalisasi dengan menambah kedalaman saluran dan menggali sedimentasi. Drainase di pusat kota tidak akan mampu menampung debit air, terutama ketika terjadi genangan air hujan, maupun dorongan debit air dari kawasan yang lebih tinggi di sekitar Desa Tanjung.
Hal senada juga terjadi di kawasan Desa Tanjung bagian utara. Pascapelebaran Jalan Lingkar Utara, beberapa dusun seperti Kandang Kaok dan Penyambuan, topografi kawasan rentan genangan. Pasalnya, stagnasi pembangunan Jalan Lingkar pasca pembebasan lahan tidak menghadirkan aktivitas fisik tata ruang drainase yang mendukung rekayasa laju air saat musim hujan.
“Aliran air menuju areal persawahan di wilayah Kandang Kaok, belum berjalan optimal,” imbuhnya.
Persoalan drainase tersebut, diharapkan Budiawan, dapat diselesaikan melalui kolaborasi antara pemerintah desa, Pemkab Lombok Utara, DPRD dan masyarakat. Pemkab melalui instansi terkait dapat mengintervensi dengan dukungan penataan, baik melalui anggaran reguler maupun Pokir DPRD yang diserap melalui aspirasi masyarakat.
“Kami di Desa Tanjung juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan anggota DPRD yang selama ini ikut membantu pembangunan lingkungan di 17 dusun Desa Tanjung,” tambahnya.
Budiawan menyebut, sejumlah gang dan jalan lingkungan sudah tertata cukup baik melalui dukungan berbagai sumber anggaran baik Kabupaten maupun Pokir DPRD Provinsi NTB. (ari)
