Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) menetapkan tiga sektor utama sebagai prioritas belanja dalam APBD Perubahan 2026. Ketiga prioritas tersebut dicantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Ketiga program tersebut adalah pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, serta pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lombok Timur yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H M. Juaini Taofik, mengatakan tiga sektor tersebut menjadi fokus utama dalam penyesuaian belanja daerah. “Kalau saya ditanya tiga top belanja, maka saya akan mengatakan yang pertama itu BPJS, yang kedua pembangunan infrastruktur jalan, yang ketiga adalah Pilkades serentak,” jelas Juaini Taofik.
Menurutnya, terdapat sejumlah tambahan pendapatan yang menjadi dasar penyesuaian dalam APBD Perubahan 2026. Tambahan tersebut di antaranya berasal dari dana yang diarahkan pemerintah pusat serta Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar hingga 2024.
Total tambahan pendapatan tersebut mencapai sekitar Rp166 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp90 miliar lebih berasal dari dana yang diarahkan, sedangkan sekitar Rp75 miliar merupakan DBH kurang bayar sampai 2024.
“Sejak beberapa lama kita mengharapkan DBH kurang bayar. Alhamdulillah, karena kondisi keuangan negara, kemarin sudah ditransferkan oleh pemerintah pusat. Seingat saya tanggal 8 Juli sudah ditransfer dan sudah ada di kas daerah kita,” katanya.
Selain itu, Pemkab Lotim juga memperoleh tambahan dari aman mineral sekitar Rp8 miliar. Pemerintah daerah turut menaikkan asumsi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah (PAB) sekitar Rp13 miliar.
Kenaikan pendapatan tersebut kemudian menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan belanja, termasuk mengakomodasi sejumlah usulan masyarakat.
Juaini menegaskan, peningkatan belanja tetap dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah harus diikuti dengan belanja yang terukur dan berimbang.
Salah satu porsi penting dalam APBD Perubahan 2026 diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Juaini menjelaskan, kondisi sejumlah ruas jalan di Lombok Timur membutuhkan penanganan segera.
Selain faktor usia jalan, kerusakan juga dipengaruhi kendaraan dengan muatan dan kapasitas yang melebihi kemampuan jalan.
Menurut Juaini, pemeliharaan jalan tidak bisa ditunda karena kerusakan pada satu ruas jalan dapat memunculkan tuntutan dari masyarakat di wilayah lain. Ketika satu ruas jalan diperbaiki dan terlihat mulus, masyarakat di desa atau wilayah sekitar juga akan mempertanyakan kondisi jalan mereka.
Prioritas terbesar dalam belanja APBD Perubahan 2026 disebut diarahkan untuk BPJS. Peningkatan kebutuhan anggaran tersebut berkaitan dengan semakin banyaknya masyarakat yang didaftarkan dalam program perlindungan kesehatan.
Juaini mengatakan, proses pemutakhiran data penerima bantuan membutuhkan waktu. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tergolong rentan, terutama mereka yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan.
Ia menjelaskan, setelah masyarakat mendaftar dalam program perlindungan, masih diperlukan waktu sekitar tiga bulan untuk melihat hasil pemutakhiran dan perbaikan data.
Dalam proses tersebut, terdapat kemungkinan warga yang semestinya masuk dalam kelompok penerima bantuan justru masih tercatat dalam desil yang lebih tinggi.
“Untuk warga kita yang rentan, sakit dan sebagainya, ya harus kita daftarkan BPJS-nya. Ini terbesar itu kan untuk BPJS sebenarnya,” ujarnya.
Setelah kebutuhan BPJS dan pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah daerah juga menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak.
Juaini menambahkan, jika terdapat ruang fiskal, pemerintah daerah juga akan mengarahkan sebagian anggaran untuk mengurangi beban utang daerah. “Setelah itu untuk mengurangi beban utang, percepatan,” demikian pungkasnya. (rus)
