RENCANA Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) mendorong sektor pariwisata agar lebih bersih, tertata, dan berdaya saing pada 2027 mendapat apresiasi. Namun, di balik target tersebut, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana keberpihakan anggaran pemerintah daerah terhadap pembangunan sektor pariwisata.
Pertanyaan itu disampaikan Pendiri Repoq Literasi, Muhir, kepada Suara NTB, Senin (14/9/2026). Menurutnya, pembangunan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan imbauan dan target.
“Pariwisata tidak cukup hanya didorong dengan imbauan. Ia membutuhkan keberpihakan anggaran, perencanaan profesional, tata kelola yang konsisten, dan investasi pemerintah yang terukur,” ujar Muhir dalam pandangannya.
Muhir yang juga mantan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Lotim ini mengatakan, pandangannya tersebut lahir dari pengalaman empiris karena pernah menjadi bagian dari birokrasi pariwisata Lombok Timur. Dari pengalaman itu, ia melihat adanya persoalan klasik dalam pengelolaan sektor pariwisata, yakni tuntutan agar Dinas Pariwisata menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara dukungan anggaran yang diberikan belum tentu sebanding dengan beban dan target pembangunan yang harus dicapai.
Menurutnya, pariwisata merupakan sebuah ekosistem yang mencakup promosi, aksesibilitas, amenitas, sumber daya manusia, atraksi, kebersihan, keamanan, konservasi, ekonomi kreatif, kalender kegiatan, digitalisasi, riset pasar hingga pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, apabila Pemkab Lombok Timur serius menjadikan pariwisata lebih berdaya saing pada 2027, ukuran keberpihakan pemerintah semestinya tidak hanya dilihat dari seberapa sering pariwisata disebut sebagai sektor unggulan.
Muhir melihat adanya paradoks yang berpotensi muncul dalam birokrasi. Di satu sisi, PAD dapat diposisikan sebagai kewajiban Dinas Pariwisata. Namun di sisi lain, anggaran pembangunan pariwisata justru dapat diperlakukan sebagai bagian dari sisa kemampuan fiskal daerah.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti meminta petani menghasilkan panen melimpah, tetapi pupuk diberikan secukupnya. Begitu pula nelayan diminta membawa hasil tangkapan sebanyak-banyaknya, tetapi sarana pendukungnya tidak diperbaiki.
“Pariwisata pun demikian. Jangan hanya disuruh menghasilkan, tetapi tidak diberi alat untuk menghasilkan,” ujarnya.
Menurut Muhir, kepala daerah memiliki posisi strategis untuk mengubah paradigma tersebut. Jika pariwisata benar-benar hendak dijadikan salah satu mesin ekonomi Lombok Timur, maka kemauan politik harus diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal.
Dengan kata lain, political will harus menjadi fiscal will—kemauan politik yang terlihat nyata dalam keputusan penganggaran.
Meski demikian, Muhir menegaskan penambahan anggaran bukan satu-satunya jawaban atas persoalan pariwisata. Anggaran besar tanpa perencanaan matang justru dapat menimbulkan persoalan baru.
Yang dibutuhkan, kata dia, adalah anggaran yang profesional, berbasis data dan kebutuhan destinasi, memiliki indikator kinerja, serta dapat diukur dampaknya terhadap masyarakat.
Ia mengingatkan agar Dinas Pariwisata tidak hanya ditempatkan sebagai “mesin PAD”, sementara ketika hendak membangun sektor pariwisata, dukungan pembiayaan yang tersedia tidak memadai.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan pariwisata yang sekadar ramai dibicarakan. Masyarakat membutuhkan sektor pariwisata yang benar-benar hidup dan memberikan dampak ekonomi.
Pariwisata diharapkan mampu membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, menjaga lingkungan, merawat kebudayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat satu faktor yang mungkin tidak selalu menarik untuk dibicarakan, tetapi sangat menentukan masa depan sektor pariwisata: anggaran yang berpihak dan dikelola secara profesional. (rus)
