Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram menegaskan kasus siswa yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menjadi pelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal itu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terjadi di Kota Mataram.
Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, mengatakan kasus dugaan keracunan yang terjadi di Lombok Tengah harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pengelola SPPG, khususnya dalam memastikan makanan yang diproduksi dan didistribusikan kepada siswa aman untuk dikonsumsi.
“Yang terjadi di Lombok Tengah harus menjadi pelajaran dan menjadi tanggung jawab masing-masing dapur agar insiden itu tidak terjadi di Kota Mataram,” tegasnya, Senin (14/9).
Menurutnya, pengelola SPPG tidak boleh abai dalam menjalankan proses pengolahan dan pendistribusian MBG. Sebab, program tersebut berkaitan langsung dengan kesehatan siswa sebagai penerima manfaat.
Ia menjelaskan, makanan yang tiba di sekolah dari dapur SPPG tidak langsung dibagikan kepada siswa. Pihak sekolah, termasuk guru, terlebih dahulu melakukan pengecekan untuk memastikan makanan tersebut dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi. “Tidak langsung dibagikan. Guru mengecek terlebih dahulu,” jelasnya.
Menurut Mujiburrahman, pengecekan tidak harus dilakukan dengan mencicipi makanan. Guru dapat memeriksa kondisi makanan secara visual maupun melalui aroma. Apabila ditemukan perubahan warna, kondisi, atau aroma yang tidak wajar, makanan tersebut dapat ditolak dan dikembalikan kepada pengelola dapur SPPG.
Langkah tersebut dinilai penting sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya keracunan makanan maupun persoalan kesehatan lainnya. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG diminta meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan agar makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar aman dan memenuhi standar kelayakan konsumsi. (pan)
