Selong (Suara NTB) – Pembangunan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinilai masih terlalu bertumpu pada kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, konfigurasi politik di Lotim saat ini membuka ruang besar untuk menarik lebih banyak program dan proyek pemerintah pusat.
Peneliti Lombok Research Center (LRC), Dr. Maharani, menilai jejaring politik yang dimiliki pemerintah daerah belum terlihat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengakselerasi pembangunan Lotim.
“Lotim memiliki peluang yang sangat besar untuk menghadirkan proyek-proyek besar dari pusat. Tetapi kekuatan jejaring politik itu harus benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah,” ujar Maharani.
Menurutnya, posisi politik kepala daerah menjadi modal penting. Bupati Lotim H. Haerul Warisin merupakan Ketua DPC Partai Gerindra. Di tingkat provinsi, Gubernur NTB juga berasal dari Gerindra. Sementara di tingkat nasional, Presiden merupakan kader Gerindra.
Kekuatan tersebut semakin besar karena Ketua DPRD Lotim Muhammad Yusri juga merupakan kader Gerindra. Di sisi lain, Wakil Bupati Lotim H. Edwin Hadiwijaya merupakan Ketua PAN. PAN sendiri berada dalam koalisi pemerintahan nasional dan memiliki sejumlah kader yang menempati posisi strategis di pemerintahan pusat.
“Ini jejaring yang sangat besar. Semestinya kekuatan tersebut diterjemahkan menjadi lebih banyak program strategis untuk Lotim,” kata Maharani.
Ia mencontohkan sejumlah program pemerintah pusat yang menurutnya semestinya dapat dibawa lebih agresif ke Lotim, mulai dari sektor pendidikan, kebudayaan, pertanian, pangan hingga pembangunan infrastruktur.
Maharani juga menyinggung peluang dari kementerian yang dipimpin kader partai politik yang memiliki hubungan dengan koalisi pemerintahan. Menurutnya, jejaring politik tidak semestinya hanya berhenti pada kepentingan elektoral, tetapi harus menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.
“Jaringan partai harus digunakan untuk memperbanyak proyek dan program pembangunan. Kalau ada akses ke kementerian, mengapa tidak dimanfaatkan untuk menghadirkan program spektakuler di Lotim?” ujarnya.
Ia menilai sektor pertanian, misalnya, sangat strategis bagi Lotim. Sebagai salah satu daerah dengan basis pertanian yang kuat, menurutnya dibutuhkan proyek pusat yang mampu meningkatkan produktivitas, pengolahan hasil pertanian, hingga kesejahteraan petani.
Hal serupa berlaku di sektor kebudayaan. Potensi budaya lokal, menurutnya, dapat dikembangkan melalui intervensi pemerintah pusat sehingga tidak sekadar menjadi identitas budaya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
“Ini bukan soal partai semata. Yang penting bagaimana akses dan jejaring yang dimiliki pejabat daerah bisa dikonversi menjadi program yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lotim yang juga Sekretaris DPC Partai Gerindra Lotim, Muhammad Yusri, membantah anggapan bahwa pemerintah daerah belum menggunakan jejaring politik untuk melobi program pusat.
Menurut Yusri, jejaring politik justru telah digunakan untuk memperjuangkan anggaran dan proyek pemerintah pusat masuk ke Lotim.
Ia menyebut sejumlah proyek sebagai bukti, salah satunya Kampung Nelayan Merah Putih dengan nilai sekitar Rp23 miliar. Selain itu, Lotim juga mendapatkan sejumlah pekerjaan pada ruas jalan nasional, termasuk ruas Paokmotong.
“Lotim memastikan menggunakan kekuatan jaringan politik untuk melobi anggaran ke pusat. Alhasil, selama ini sudah banyak proyek pusat yang diberikan ke Lotim,” kata Yusri.
Yusri juga menyebut masih banyak peluang proyek strategis nasional yang dapat dibawa ke Lotim. Menurutnya, perjuangan tersebut tidak hanya dilakukan melalui satu institusi, tetapi membutuhkan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif.
Di luar APBD Lotim yang disebut berada di kisaran Rp3,2 triliun, menurut Yusri, terdapat ratusan miliar rupiah program pemerintah pusat yang berhasil masuk ke daerah melalui berbagai jalur anggaran. Salah satunya, kata dia, program untuk mengatasi persoalan air bersih di kawasan transmigrasi Jeringo dengan nilai sekitar Rp11 miliar.
“Harapannya, pada 2027 nanti nilainya bisa lebih besar lagi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai berpotensi menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi masyarakat di daerah. (rus)
