RENCANA Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menambah kapasitas pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Moh. Ruslan sebanyak 200 kamar mendapat perhatian dari DPRD Kota Mataram. Rencana pembangunan gedung tambahan tersebut dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak, sehingga perlu dikaji secara matang sebelum direalisasikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Muhammad Al Hariri, S.Pd.I., menilai pembangunan tambahan gedung rawat inap sebaiknya tidak terburu-buru dilakukan hanya dengan alasan mengantisipasi peningkatan jumlah pasien yang belum dapat dipastikan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan pelayanan, kemampuan keuangan daerah hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit.
“Untuk pembangunan tambahan gedung rawat inap di RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram, saya rasa belum urgen dan mendesak. Apalagi hanya dengan alasan antisipasi peningkatan jumlah pasien yang sifatnya belum pasti,” ujarnya kepada Suara NTB. Minggu (20/9).
Hariri menegaskan, setiap rencana pembangunan fasilitas kesehatan harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Selain memenuhi regulasi, rencana tersebut juga perlu didukung kajian kelayakan yang komprehensif.
Ia menyebut, sejumlah aspek yang perlu diperhatikan di antaranya kesesuaian dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI, uji kelayakan, analisis permintaan, serta analisis keuangan.
Kajian tersebut dinilai penting agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan rumah sakit.
Di sisi lain, Hariri mendorong manajemen RSUD H. Moh. Ruslan lebih memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah bagian rumah sakit yang membutuhkan renovasi dan pembenahan.
Politisi PPP ini menilai, perbaikan fasilitas yang sudah ada perlu menjadi perhatian sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan untuk membangun gedung rawat inap tambahan dengan kapasitas besar.
“Bercita-cita bagus, tapi mari kita selesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini,” tegas anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini.
Hariri mengingatkan adanya konsekuensi yang harus diperhitungkan apabila pembangunan tambahan tersebut dipaksakan. Tidak hanya kebutuhan anggaran pembangunan, pemerintah daerah juga harus menyiapkan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang memadai.
Selain itu, bertambahnya kapasitas gedung akan berimplikasi terhadap biaya operasional, perawatan bangunan, serta pengadaan dan pemeliharaan peralatan medis.
Karena itu, ia berharap Pemkot Mataram dan manajemen RSUD H. Moh. Ruslan mengedepankan perencanaan berbasis kebutuhan dan kemampuan daerah.
Menurutnya, peningkatan kapasitas rumah sakit tetap dapat menjadi tujuan jangka panjang, tetapi harus disertai kesiapan anggaran, SDM, serta jaminan keberlanjutan pelayanan agar tidak membebani keuangan daerah. (fit)
