KOMITE Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat meminta Pemprov NTB menyiapkan anggaran hingga Rp1 triliun untuk persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) NTB-NTT-Jakarta 2028.
Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, mengatakan Rp1 triliun tersebut khusus pelaksanaan PON. Sementara untuk renovasi venue dan pembangunan fasilitas olahraga lainnya membutuhkan tambahan anggaran.
Karena tingginya kebutuhan anggaran PON NTB, ia meminta daerah untuk tidak berlomba mengambil banyak cabang olahraga pada PON 2028 mendatang. Hal ini karena semakin banyak cabor yang dilaksanakan, akan semakin banyak anggaran yang dikeluarkan.
“Karena satu cabor ada angkanya. Makanya ayo ditata. Ya mudah-mudahan bisa lebih kecil dengan kondisi yang ada,” ujarnya, Kamis, 29 Oktober 2026.
Ia melanjutnya, Pemprov NTB untuk tidak membuang-buang anggaran dengan membangun venue baru. Namun, diminta untuk merenovasi fasilitas yang telah ada, salah satunya GOR 17 Desember yang berlokasi di Turida, Mataram.
“Rp1 triliun untuk penyelenggaraan semuanya. Kalau untuk renovasi ya tambah lagi. Dan tidak ada sharing antara pusat dan daerah. Sejauh ini memang anggaran dari APBD,” lanjutnya.
Berdasarkan peninjauan yang dilakukan oleh KONI pusat di NTB. Fasilitas olahraga di provinsi ini perlu diperbaiki. Beberapa venue memenuhi syarat, namun dengan catatan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov. Seperti penyempurnaan ruang ganti, toilet, ruang panitia, ruang doping, ruang kesehatan, dan sebagainya.
“Untuk ofisial juga. Jadi ruangan itu yang diperlukan dalam setiap venue ada spesifikasi masing-masing. Itu salah satu contoh yang harus dikerjakan,” katanya.
Di samping itu, Pemprov juga perlu memperhatikan kebersihan dan kelayakan venue, penataan lingkungan, akses masuk, hingga tempat parkir. “Nah itu termasuk overlay apa yang diperlukan apabila ada kekurangan. Itu bagi venue yang dinyatakan memenuhi syarat dengan catatan,” tambahnya.
Selain venue yang memenuhi syarat dengan catatan, ditemukan juga adanya venue yang tidak memenuhi syarat. Salah satu contohnya yaitu venue cabang olahraga atletik. Venue cabor tersebut, katanya memiliki spesifikasi tersendiri, seperti ruangan yang tidak memiliki akses langsung ke lapangan, dan harus mempunyai lapangan cadangan.
“Lapangan cadangan bisa dibuat. Tapi lahan di sekitar situ tidak mencukupi sesuai dengan yang digunakan untuk cadangan. Cadangan itu biasanya digunakan untuk latihan sebelum bertanding,” jelasnya.
Tidak hanya itu, lintasan venue atletik NTB dikatakan hanya enam lintasan. Pun jika dipaksa untuk dilebarkan, dinilai cukup sulit mengingat kondisi lahan. Apalagi, di kawasan tersebut juga berdampingan dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
“Sehingga (atletik, red) disarankan untuk tidak di sini. Tidak akan mengurangi nilai sebagai tuan rumah PON walaupun atletik tidak dipertandingkan di sini,” ucapnya.
Venue untuk cabang olahraga Hoki juga membutuhkan dua venue, karena olahraga ini memiliki dua jenis yakni hoki indoor dan hoki outdoor. Hingga kini, belum ada lokasi pasti untuk pembangunan venue cabor tersebut. Meski telah ada beberapa alternatif lokasi yang telah dipertimbangkan. Namun, salah satu lokasi yang diusulkan untuk hoki outdoor masih menghadapi persoalan lahan.
Selain persoalan lahan, efisiensi juga menjadi pertimbangan. Pasalnya, atlet hoki indoor dan outdoor relatif dapat bermain di kedua kategori tersebut. Pemisahan lokasi pertandingan dikhawatirkan menambah beban bagi kontingen, terutama provinsi yang memiliki keterbatasan anggaran.
“Juga kaitannya dengan efektivitas pengiriman kontingen dari KONI provinsi bagi yang mereka mempunyai keterbatasan anggaran. Sehingga tidak memungkinkan untuk dipisah ada indoor atau outdoor,” jelasnya.
Selain hoki, lapangan golf juga menjadi perhatian dalam evaluasi kesiapan venue. Lapangan golf di NTB dinilai memiliki kebutuhan pengelolaan dan pemeliharaan yang tidak sederhana, terlebih jika fasilitas tersebut merupakan milik pihak swasta.
Kondisi lapangan dan kelengkapan fasilitas pendukung menjadi faktor penting untuk menentukan apakah pertandingan dapat tetap digelar di lokasi yang direncanakan.
Ia juga menyoroti kondisi shelter atau tempat berteduh di sejumlah venue serta fasilitas pendukung lainnya. Meski penggunaan kendaraan golf atau golf cart maupun berjalan kaki dapat menjadi pilihan dalam mobilitas di lapangan, kondisi dan standar lapangan tetap menjadi pertimbangan utama.
“Ada juga yang dengan jalan kaki, itu standar golfnya boleh-boleh aja. Tapi yang paling penting adalah lapangannya seperti apa,” katanya lagi.
“Tadi untuk provinsi masih bertahan, kami ingin untuk golf dipertahankan di sini. Sejauh itu bisa memenuhi standar, saya tidak ada masalah. Tapi begitu pada waktunya tidak memenuhi standar, maka harus saya pindah,” sambungnya.
Begitupun dengan venue cabor-cabor lainnya yang akan diselenggarakan di NTB. Apabila Pemprov ngotot mempertahankan cabor tersebut, maka Pemprov harus mempersiapkan seluruh fasilitas olahraga sebelum pelaksanaan PON 2028. Jika tidak, mau tidak mau cabor tersebut dialihkan ke daerah lain yang sudah memiliki fasilitas olahraga. (era)
