Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) terus mendorong terwujudnya lingkungan permukiman yang layak, bersih, dan sehat bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengusulkan bantuan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) serta penataan kawasan permukiman terpadu kepada pemerintah pusat.
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, beserta jajaran, di ruang kerja Bupati Lotim, Kamis (29/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas koordinasi pelaksanaan program bedah rumah dan pengembangan kawasan permukiman layak huni di Lotim. Bupati Haerul Warisin mengungkapkan, Pemkab Lotim telah mengajukan proposal bantuan untuk penanganan sebanyak 20 ribu unit rumah tidak layak huni. Namun, dari jumlah yang diusulkan tersebut, alokasi yang disetujui baru sekitar 10 persen atau kurang lebih 2.000 unit rumah.
Menurutnya, kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat masih cukup besar, sehingga dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk memperluas jangkauan program perbaikan rumah.
Selain program bedah rumah, Pemkab Lotim juga mengusulkan penataan kawasan permukiman terpadu di lima lokasi yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Lima lokasi tersebut meliputi Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak; klaster pesisir perkotaan timur di Kecamatan Labuhan Haji; Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya; Kecamatan Masbagik; serta klaster desa pesisir utara dan selatan di wilayah Sambelia/Jerowaru.
Penataan kawasan tersebut dirancang untuk menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata, bersih, dan sehat. Fasilitas pendukung yang menjadi perhatian meliputi sistem drainase yang baik serta infrastruktur sanitasi yang memadai.
Bupati menjelaskan, setiap lokasi direncanakan memiliki luas minimal 10 hektare. Untuk mendukung realisasi program tersebut, pemerintah daerah telah mengajukan penyediaan lahan dengan luasan hampir 40 hektare untuk setiap lokasi.
Ia menilai, penataan kawasan permukiman tidak cukup hanya dengan memperbaiki kondisi rumah warga. Upaya tersebut juga harus diiringi peningkatan kualitas lingkungan, termasuk ketersediaan sanitasi dan sistem drainase yang tertata.
Karena itu, Bupati meminta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Lotim terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat agar usulan yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, pengembangan lima kawasan tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak sekaligus menciptakan lingkungan permukiman yang nyaman.
Pemkab Lotim juga mendorong kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk membantu masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan rumah layak huni.
Melalui koordinasi bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I, Pemkab Lotim berharap program bedah rumah dan penataan kawasan permukiman dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. (rus)
