Tanjung (Suara NTB) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sahabudin, S.Sos., M.Si., mengisyaratkan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dilakukan secara intensif untuk mengukur kinerja Kepala OPD. Salah satu tolok ukur penilaian yang akan dilakukan adalah sejauh mana OPD mampu mempercepat realisasi anggaran untuk mendukung suksesnya program pemerintah daerah maupun dalam menunjang mobilitas ekonomi masyarakat.
“Iya, ini sudah juga kita sampaikan, selain lewat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kita tentu juga nanti melihat pengaruh ke alokasi anggaran yang kita berikan. Ya, bisa saja itu sebagai bahan evaluasi kita,” ujar Sahabudin, menjawab media terkait upaya mereduksi tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Jumat (13/11/2026).
Sekda menegaskan, OPD pelaksana anggaran dan program pemerintah daerah, diharapkan dapat melaksanakan kegiatan lebih progresif di awal-awal tahun anggaran. Pada alokasi anggaran murni misalnya, sedapat mungkin dikerjakan sebelum pembahasan anggaran perubahan sehingga tidak terjadi penumpukan kegiatan pada akhir tahun.
“Artinya, ketika kita berikan besaran anggaran, tidak bisa direalisasikan, kemudian tahun berikutnya minta ada peningkatan besaran, kan enggak mungkin itu. Nah, (kinerja anggaran) yang tahun-tahun sebelumnya akan menjadi pertimbangan. Itulah yang sering kami sampaikan,” sambungnya.
Selaku Ketua TAPD, Sahabudi mendorong adanya inovasi, ide dan gagasan dari seluruh OPD dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah di sisi lain, akan tetap berupaya agar dokumen anggaran dapat disampaikan lebih awal ke DPRD untuk selanjutnya dibahas. Kendati demikian, dirinya juga tak menampik adanya dinamika dalam proses pembahasan dokumen yang diserahkan ke DPRD.
“Kita sudah sampaikan tahapan perencanaan sudah tepat waktu, kemudian proses penganggarannya juga kita mulai lebih awal. Tetapi, ya itu tadi, kadang karena banyak dinamika di situ dari proses perencanaan, kemudian ada reviu dan dinamika dalam pembahasan ya, sehingga kita selalu mengambil waktu yang disediakan secara maksimal,” terangnya.
Sementara, pada pelaksanaan APBD-P 2026 ini, Sekda KLU juga meminta semua OPD untuk mulai melakukan eksekusi. Diakuinya, selain DPA sudah keluar, penerapan SIPD sebenarnya sudah bisa menjadi dasar pelaksanaan.
“Untuk pelaksanaan di OPD, sebenarnya kalau sudah sistem, sudah diserahkan intinya ‘kan, karena sudah pakai SIPD, sudah pakai sistem. (Print out), hanya formalitas saja,” imbuhnya.
Sebelumnya, sorotan terhadap evaluasi OPD dilontarkan DPRD KLU. Anggota Komisi III DPRD KLU, sekaligus Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Nasrudin, S.HI., meminta pemerintah daerah untuk lebih konstruktif dalam mengeksekusi anggaran pada APBD tahun 2027 mendatang. Hal ini tidak lepas dari tingginya angka SiLPA dalam dua tahun terakhir (2025-2026). Pihaknya, bahkan meminta agar Bupati dan Wakil Bupati, secara berkala melakukan evaluasi Kepala-kepala OPD untuk mengukur sejauh mana program dan anggaran dapat dilaksanakan.
Ia menerangkan, Silpa dari pelaksanaan APBD tahun 2024 tercatat sebesar Rp110,27 miliar lebih. Sedangkan pada pelaksanaan APBD tahun 2025, Silpa tercatat lebih besar lagi yakni sebesar Rp126 miliar lebih.
Sedangkan untuk tahun 2026 ini, Nasrudin juga melihat ada potensi SiLPA yang cukup besar. Kendati nominal riilnya akan diketahui pada dokumen LKPJ APBD tahun anggaran 2026 pada tahun 2027 mendatang, namun indikasinya sudah tercium.
“Kita tidak pesimis, tapi sepertinya angka SiLPA 2026 juga akan cukup besar. Pelaksanaan program pada anggaran murni banyak yang dianulir, ditambah pengelolaan dana SiLPA 2025 yang masuk di APBD Perubahan,” tandasnya. (ari)
