BerandaNTBLOMBOK BARATProgram Tak Dieksekusi, DPRD Lobar Diprotes Masyarakat

Program Tak Dieksekusi, DPRD Lobar Diprotes Masyarakat

Giri Menang (Suara NTB) – Ketakutan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lombok Barat (Lobar) dalam mengeksekusi program yang diusulkan melalui DPRD berdampak fatal bagi masyarakat. Pasalnya, program yang diusulkan tak kunjung dieksekusi sehingga merugikan masyarakat sendiri. Sementara warga menyampaikan protes ke DPRD karena dinilai tidak menepati komitmen pada masyarakat.

Padahal yang mengeksekusi program tersebut adalah OPD bukan DPRD. Dewan hanya sebatas mengusulkan dan mengawal program masuk penganggaran di eksekutif. Hal ini menjadi sorotan Anggota DPRD Lobar Dapil Narmada-Lingsar, M. Jaenuddin. Ia menyoroti lambatnya realisasi berbagai usulan masyarakat yang telah masuk ke dalam agenda perencanaan daerah.

Program ini belum dieksekusi OPD dengan alasan teknis yang disebut sebagai anomali oleh OPD Lingkup Pemkab. Menurut Jaenuddin, kondisi ini memicu kekecewaan warga yang selama ini menantikan tindak lanjut atas kebutuhan dasar mereka. Kepada awak media di Gerung, Kamis (19/11/2026), ia menyampaikan bahwa banyak aspirasi yang telah disepakati dalam proses penjaringan kebutuhan warga justru terhenti saat memasuki tahap pelaksanaan.

“Program yang sudah disampaikan oleh DPRD, itu kan dulu masyarakat ini kan dia minta A, B, C, D, E, F, G lah sampai Z lah. Terus OPD ini dengan gampangnya dia bilang, gak bisa dikerjakan. Yang kecewa dan dirugikan masyarakat di bawah,” tegas Jaenuddin.

Persoalan muncul ketika program yang menyangkut kepentingan sehari-hari, seperti perbaikan infrastruktur, pembenahan saluran irigasi, dan fasilitas umum tidak kunjung terwujud. Di mata masyarakat, kegagalan realisasi tersebut sering kali berdampak langsung pada penilaian terhadap kinerja anggota dewan yang turun langsung ke lapangan.

Jaenuddin menilai istilah “anomali” yang kerap dipakai OPD sebagai dasar penghentian atau penundaan program tidak mudah dicerna oleh warga awam. Ketidakjelasan penjelasan di tingkat masyarakat membuat posisi wakil rakyat menjadi serba salah saat melakukan kegiatan reses maupun temu warga. “Jadi ketika kita reses kemarin itu kan ditanya, ‘mana program yang sudah dijanjikan?’ Sampai-sampai kita dikira bohong,” katanya kecewa.

Atas dasar itu, Jaenuddin mendorong jajaran eksekutif Pemkab Lobar, khususnya para kepala dinas, agar lebih serius, terbuka, dan terukur dalam mengeksekusi program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga. Ia berharap pola penolakan atau penundaan tanpa pemecahan masalah tidak kembali terjadi pada siklus anggaran berikutnya.

Kebutuhan akan fasilitas publik yang fungsional, terutama saluran irigasi pertanian dan infrastruktur pendukung, dinilai semakin mendesak seiring datangnya musim hujan. Kelancaran infrastruktur dasar tersebut diharapkan dapat membantu menjaga produktivitas warga sekaligus meminimalkan risiko gangguan layanan publik di Kabupaten Lobar.

Sementara itu, Sekda Lobar H Fauzan Husniadi dalam sidang paripurna penyampaian jawaban kepala daerah, menyampaikan bahwa mengacu pada hasil rapat Korsup Wilayah V KPK dengan Pemerintah Daerah tanggal 22 Oktober 2026 Poin III huruf M, pokir 2026 yang tidak sesuai ketentuan akan alihkan menjadi sub kegiatan program prioritas daerah lainnya yang lebih mendesak, terukur, serta bebas anomali.

Pemkab melalui Inspektorat mengawal perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, dan pengadaan agar pokir DPRD ditetapkan berdasarkan kriteria objektif, terverifikasi, serta dapat ditelusuri hingga ke penerima manfaat. Sekaligus bebas dari konflik kepentingan, intervensi, maupun mark up sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, SILPA Pokir 2026 yang tidak terlaksana diverifikasi bersama oleh Inspektorat Lobar dan Korsup Wilayah V KPK. Kemudian diarahkan secara terukur pada tahun anggaran 2027 sesuai ketentuan serta prioritas Kabupaten Lombok Barat dalam bentuk program dan kegiatan pada seluruh OPD terkait. (her)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO