Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa, kembali mengusulkan tambahan sebanyak 3. 500 hektare lahan yang tersebar di beberapa kecamatan untuk program cetak sawah baru di tahun 2025 mendatang
“Kita sudah usulkan tambahan lahan untuk program tersebut tinggal kita menunggu verifikasi lanjutan terhadap 18. 197 hektare secara keseluruhan dari Kementerian terkait,” kata Kadistan Sumbawa melalui Kabid Prasarana pertanian, Sukiman, kepada Suara NTB, Jumat, 22 November 2024.
Tambahan untuk lokasi program cetak sawah baru tersebut paling banyak berada di Kecamatan Utan yang mencapai 1.100 hektar. Sedangkan untuk Kecamatan lainnya hanya dibawah 1.000 hektare karena potensi airnya yang sedikit.
“Memang Kecamatan Utan yang paling banyak mengusulkan untuk program cetak sawah baru karena potensi air dari bendungan Beringin Sila sangat besar,” ucapnya.
Dia pun merincikan, di Kecamatan Alas Barat ada 29 hektar, Batulanteh 216 hektar, Buer 105 hektar, Empang 1.578 hektar, Labangka 678 hektar. Di Labuhan Badas 2. 574 hektar, Lape 372 hektar, Lopok 1. 281 hektar, Lunyuk 304 hektar.
Selain itu, Kecamatan Maronge 226 hektar, Moyo Utara 673 hektar, Moyo Hilir 628 hektar, Moyo Hulu 451 hektar. Plampang 1. 552 hektar, Rhee 206 hektar, Sumbawa 860 hektar, Tarano 91 hektar, Unter Iwes 887 hektar dab Utan 1. 986 hektar.
“Jadi, persyaratan utama untuk program cetak sawah baru harus dekat dengan sumber mata air, sehingga kita perlu lakukan verifikasi lebih lanjut,” jelasnya.
Sementara terhadap lahan yang tidak memiliki sumber air tidak akan diusulkan. Hal tersebut dilakukan karena banyak lahan cetak sawah baru yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena tidak memiliki sumber mata air.
“Jadi, syarat utamanya harus memiliki air baik itu dari sumber mata air maupun dari bendungan dan nanti juga akan kita bantu dengan mesin pompa air,” ujarnya.
Dia pun menegaskan, program ini dihajatkan pemerintah untuk terus mendongkrak produksi hasil pertanian khususnya beras. Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan pangan nasional sehingga tidak terjadi krisis pangan khusus beras.
“Kami berharap program ini bisa berjalan sesuai target dalam menjaga keamanan pangan nasional serta menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)
