Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, mengaku khawatir adanya pemangkasan anggaran di sejumlah Kementerian berdampak pada pelaksanaan sejumlah program fisik yang berada di daerah salah satunya rencana penataan lanjutan jempol.
“Kami masih belum mendapatkan informasi terbaru terkait rencana penataan lanjutan Jempol dari Kementerian meski informasi terakhir anggarannya sudah siap sekitar Rp28, 5 miliar, ” kata kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Pipin Shakti Bitongo, kepada Suara NTB, Kamis, 6 Februari 2025.
Pipin berharap agar penataan pantai jempol bisa tetap dilakukan di tahun 2025 karena semua persyaratannya sudah lengkap. Bahkan 13 bidang tanah terdampak penataan jempol sepanjang 450 meter juga sudah selesai dibayar di akhir tahun 2024 lalu.
“Semua persyaratannya sudah lengkap, tinggal kita tunggu anggaran saja untuk kita laksanakan dan kami berharap anggarannya tidak terpangkas,” ucapnya.
Penataan terhadap kawasan ini pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari program sebelumnya di lokasi yang sama. Hal itu dilakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata di lokasi tersebut terutama bagi masyarakat yang berada di dalam kota Sumbawa.
“Jadi, penataan yang kita lakukan supaya sektor wisata unggulan kita terus menggeliat sekaligus menekan kawasan kumuh di Sumbawa,” tambahnya.
Ia menambahkan, penataan kawasan sepanjang 450 meter itu dihajatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Terlebih lagi jika penataan tersebut sudah selesai dilakukan maka kendaraan besar tidak akan diperbolehkan melintas untuk menekan terjadinya kerusakan.
“Jadi, kendaraan yang boleh melintasi jalan tersebut akan kita batasi hanya sepeda dan sepada listrik saja sehingga perekonomian masyarakat setempat akan lebih lebih menggeliat,” tukasnya. (ils)
