Giri Menang (Suara NTB) – Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan pengelolaan dana BLUD dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lobar. Lantaran, rumah sakit tersebut kerap berutang dengan alasan untuk menutupi biaya operasional akibat premi pasien belum dibayar BPJS dan alasan lainnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar Dr. Syamsuriyansyah., M.Kes., menegaskan ihaknya telah meminta petunjuk dari pimpinan DPRD untuk melakukan pengadaan terhadap penggunaan anggaran BLUD. Dan ketua DPRD pun mendukung, sepanjang itu untuk kebaikan daerah.
“Kami akan coba koordinasi dengan Komisi II untuk sama-sama melakukan pengawasan pemakaian anggaran BLUD, jadi mana ada sejarah rumah sakit berutang,” tanyanya.
Padahal kalau dilihat dari penghasilan BLUD mencapai angka Rp118 miliar untuk RSUD Tripat dan RSAM Rp37 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp150 miliar. Dengan besarnya anggaran ini, justru RSUD ini berutang.
Bagi DPRD ini, letak persoalan yang terjadi. Untuk itu, mereka mengingatkan terkait penggunaan anggaran agar hati-hati dan Inspektorat harus turun melakukan pengecekan, sehingga jika nanti ada temuan, pihaknya pun bisa melakukan klarifikasi.
Diakuinya, setelah mengetahui RSUD berutang, maka secara akal sehat pun menurutnya patut dipertanyakan. Sebab kalau alasannya menutupi biaya akibat keterlambatan pembayaran klaim BPJS, justru dari pihak BPJS memberikan uang muka ke rumah sakit tanpa melakukan pelayanan. “Itu rumah sakit boleh minta uang muka pembayaran BPJS. Makanya tidak ada dasarnya mereka berutang,” tanyanya.
Dalam hal itu Komisi IV DPRD Lobar juga memiliki kewenangan sesuai sektor kesehatan, kendati dari sisi sektor pendapatan ada di Komisi II DPRD. “Karena itu kami perlu bersama-sama dengan Komisi II,” imbuhnya.
Sebelumnya, Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini dan Wabup Lobar Hj. Nurul Adha melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Tripat dan mengecek sejumlah layanan di RSUD. Menyusul masih adanya sejumlah keluhan dari warga.
Bupati mengingatkan agar jangan sampai rumah sakit dikelola dengan manajemen dan pelayanan yang tidak optimal. Karena RSUD adalah layanan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat di bidang kesehatan. Sehingga ia meminta agar tata kelola dan pelayanan RSUD Tripat harus dikelola dengan maksimal dan prima agar masyarakat tidak mengeluh terkait pelayanan.
“Jangan sampai masyarakat mengeluh terkait pelayanan. Saya minta dengan tegas agar layani masyarakat dengan baik dan prima agar masyarakat nyaman dan terlayani dengan baik,”ujarnya.
Bupati LAZ juga mengingatkan agar tata kelola atau manajemen RSUD harus benar benar profesional agar tidak terjadi masalah dan penyimpangan. Ia meminta agar manajemen RSUD Tripat harus taat aturan dan jangan mengambil langkah langkah yang tidak sesuai dengan aturan.
Sementara Itu Direktur Utama RSUD Tripat dr Suryadi mengatakan pihaknya bersama manajemen menyambut baik sidak ini. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki pelayanan di RSUD.
Ia juga menjelaskan RSUD Tripat telah memiliki sejumlah layanan berupa layanan untuk penyakit kanker, stroke, kesehatan ibu dan anak serta pengadaan alat kesehatan berupa CT Scan dan fasilitas lainnya yang merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan. (her)
