Giri Menang (Suara NTB) – Aksi demonstrasi sopir truk yang memblokade Jalan Nasional Bypass dan pelabuhan berlangsung Senin (23/6/2025). Mereka menolak penerapan kebijakan zero ODOL (Over Dimension Over Load). Blokade jalan di Bundaran Giri Menang Square ini mengakibatkan lalu lintas lumpuh total. Ratusan kendaraan terperangkap macet.
Aksi ratusan sopir itu berlangsung sekitar pukul 12.30 Wita. Mereka memarkir kendaraan di jalan nasional penghubung ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) dan Pelabuhan Lembar. Bahkan truk-truk sengaja diparkir menghadang kendaraan yang lewat. Akibatnya, kemacetan pun tidak terhindarikan.
Kendaraan pengangkut wisatawan dan ambulans pun tak luput dari kemacetan. Sebuah mobil ambulans yang hendak mengantar pasien menuju RSUD Tripat sempat tertahan akibat blokade jalan tersebut. Petugas kesulitan mengatur para sopir truk yang ngotot menutup paksa jalan tersebut. Empat jalur pun lumpuh total. Sebagian besar pengendara terpaksa putar balik. Sejumlah mobil yang mengangkut wisatawan juga ikut tertahan hingga memunculkan protes dari para wisatawan asing.
Mereka juga menyetop paksa sejumlah mobil bermuatan logistik dan menahan di lokasi. Bahkan sempat terjadi situasi memanas antara para sopir dengan pihak aparat yang berupaya membubarkan blokade kendaraan tersebut. Hampir lima jam aksi itu, akhirnya blokade jalan bisa terurai. Arus transportasi berangsur pulih.
Kapolres Lombok Barat, AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., bersama jajaran serta Kepala Desa Beleka, Islahudin terjun ke lokasi untuk membuka blokade. Setelah hampir lima jam aksi itu, akhirnya blokade Jalan bisa dibuka.
Arus transportasi pun berangsur pulih. Korlap aksi L. Zulkifli, menegaskan bahwa aksi blokade jalan utama ini dilakukan para sopir sebagian aksi protes terhadap kebijakan zero odol yang mengharuskan mereka membatasi muatan. Hal ini dinilai merugikan para sopir yang mencari nafkah sebagai sopir truk.
Namun demikian, pihaknya menyadari bahwa aksi warga ini merugikan warga lain, pengguna jalan sehingga rawan menimbulkan gesekan antarwarga. Sehingga ia pun meminta para sopir membubarkan diri. “Supaya tidak menimbulkan gesekan antara masyarakat, seperti warga Dasan Tape dengan kita di sini akan timbul permasalahan baru. Karena itu kami mengajak besok pagi kita ke DPRD untuk mendapatkan hasil tuntutan,” tegasnya.
Kapolres Lobar menghargai upaya yang dilakukan para sopir, tetapi jalan ini milik umum. Sehingga kalau diblokir, warga lain tidak bisa lewat. “Pasien yang mau ke rumah sakit tidak bisa lewat, orang mau ada urusan tidak bisa lewat. Jalan ini bukan jalan milik sendiri tapi jalan umum,” katanya. Terkait tuntutan para sopir, bisa ditempuh dengan cara yang baik, tidak merugikan warga lainnya.
Kapolres pun sempat mengultimatum, jika dalam waktu satu jam tidak ada yang bergeser, berati itu tanggung jawab masing-masing. “Ini saya minta tolong, sudah baik-baik kita imbau untuk meninggalkan tempat, memberikan akses jalan kepada masyarakat umum,” tegasnya.
Kades Beleka, Islahudin menyampaikan, bahwa aksi blokade jalan ini tidak saja menganggu warga yang lewat jalur itu. Namun warganya juga terganggu karena akses jalan alternatif di dusun-dusun dipergunakan pengendara.
“Sehingga masyarakat minta ke saya memohon ke para Sopir untuk bisa dibuka akses jalan ini,” imbuhnya. Pihaknya berharap agar semua pihak menjaga kondusivitas.
Untuk diketahui, kebijakan Zero ODOL ini merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan menghilangkan praktik trik kelebihan muatan dan modifikasi dimensi yang tak sesuai dengan standar nasional. (her)
