Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, melantik sebanyak 89 pejabat struktural berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 833 Tahun 2025 yang meliputi 14 pejabat pimpinan tinggi pratama, 54 pejabat administrator, dan 21 pejabat pengawas.
Para pejabat yang dilantik diantaranya, Ir. A. Yani, yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DK) digantikan Junaidi, S.Pt yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH).
Dr. Dedy Heriwibowo, yang sebelumnya menjabat sebagai dari Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Polar) menjadi Kepala Bappeda Litbang. Sedangkan Endang Saifuddin Adi Nusantara Husainy, diamanatkan menjadi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag).
Tat Kostara dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) menjadi Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar). Agus Mustamin, dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapensa) menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, menggantikan I Ketut Sumadi Arta, yang kini menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Drs. Abdul Aziz dari Kepala Badan Kesbangpol menjadi Kepala Dinas Sosial (Disos) menggeser Abubakar yang kini menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip). Kepala Bagian Organisasi, Arif Alamsyah, dipercaya menjadi Camat Unter Iwes.
Ikram Mubarak, yang sebelumnya menjabat Sekretaris pada Dinas PMD kini menjadi Camat Rhee. Sartono yang sebelumnya menjadi Camat Rhee digeser menjadi Camat Utan, sekretaris Camat Lunyuk, Muhammad Iqbal dipromosi menjadi Camat Tarano.
Safruddin Sekretaris Kecamatan Utan dipromosi menjadi Camat Lantung. Andry Agung Dewanto, yang sebelumnya menjadi Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, kini menjabat Camat Ropang.
Haji Jarot menegaskan, mutasi pejabat struktural murni dilakukan untuk kepentingan organisasi dan memastikan roda pemerintahan serta pelayanan publik berjalan optimal. “Tidak ada muatan politis, tekanan dari pihak mana pun, atau intervensi dari apa yang disebut sebagai “tim sukses” dalam mutasi ini,” tegasnya.
Haji Jarot melanjutkan, pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan regulasi yang diatur pemerintah. Bahan pelantikan pejabat tersebut dilakukan setelah dalam enam bulan pertama masa jabatan kepala daerah dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
“Pelantikan ini ibarat penyusunan awak kapal besar yang sedang mengarungi ‘lautan pembangunan’. Langkah ini penting agar semua tugas terdistribusi dengan baik, kapal tidak oleng karena kemudi kosong, dan layar dapat terkembang penuh,” ujarnya.
Haji Jarot turut mengingatkan pejabat yang baru dilantik untuk memahami kompleksitas tantangan birokrasi. Termasuk juga meningkatnya kecerdasan dan kecepatan respons masyarakat di era keterbukaan informasi.
“Meleklah terhadap media sosial, jangan abai, apatis, dan jangan enggan menjawab isu yang beredar. Pemerintah tidak boleh diam ketika disudutkan dengan informasi yang tidak utuh. Jawablah dengan data, tindakan nyata, dan perbaikan jika memang ada kekeliruan,” pesannya.
Haji Jarot menegaskan bahwa kritik yang membangun adalah vitamin bagi perbaikan, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak anti kritik. Untuk itu ia mendorong seluruh pejabat untuk membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya demi kemajuan daerah.
“Perkuat koordinasi lintas perangkat daerah, buka ruang diskusi dan evaluasi agar setiap langkah kita presisi dan tepat sasaran sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)
