Giri Menang (Suara NTB) – Lombok Barat memperoleh 339 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah ini sesuai dengan usulan Pemkab Lobar ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penerimaan formasi ini dilakukan saat Rakor dengan Menpan di Jakarta, 14 Maret lalu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Lobar Jamaludin mengatakan, semua instansi daerah dan instansi pusat telah mendapatkan formasi CPNS dan PPPK. “Lobar dapat 339 Formasi. Masing-masing 80 formasi CPNS dan 259 PPPK,” ujarnya, Minggu (17/3).
Disebutkan secara rinci 339 formasi tersebut, sesuai usulan dimana rinciannya 80 formasi CPNS dan 259 PPPK. Penerimaan formasi ini saat Rakor antara Menpan dihadiri oleh Sekda Lobar didampingi Kepala BKD dan PSDM Lobar.
Persetujuan jumlah formasi ini nanti menjadi dasar pihaknya melakukan pengadaan CPNS dan PPPK. “Itu nanti jadi dasar kami melakukan pengadaan,” imbuhnya.
Dalam usulan formasi kali ini pihaknya memilih mengusulkan formasi disesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun, karena atas dasar kemampuan anggaran daerah. Dan ketentuan bahwa belanja pegawai harus 30 persen pada tahun 2027 mendatang.
Di samping itu, belum adanya kepastian dari pusat soal penganggaran pembiayaan gaji ASN maupun PPPK yang nantinya direkrut, menjadi salah satu pertimbangan kenapa pihaknya mengusulkan formasi sesuai dengan zero growth.
Untuk diketahui Pemkab Lobar mengusulkan 339 formasi CPNS dan PPPK berdasarkan Zero Growth atau disesuaikan dengan jumlah pensiun dan kemampuan fiskal daerah. Dari 339 total keseluruhan itu, 259 formasi PPPK dan 80 formasi itu CPNS.
Dari formasi PPPK ini nantinya mengakomodir non ASN, THK II yang lulusan SD, SMP dan SMA. Usulan ini terdiri dari formasi tenaga kesehatan, tenaga teknis dan guru. Untuk diketahui, jumlah non ASN di Lobar sebanyak 5.080. Data yang diperoleh menunjukkan jumlah non ASN yang yang lolos PPPK tahun 2023 adalah 1.117 orang, terdiri dari 700 orang nakes, 210 orang guru, dan 207 orang tenaga teknis.
Dari jumlah tersebut, 858 orang berasal dari tenaga non ASN yang sudah masuk database BKN, yaitu 498 orang nakes, 178 orang tenaga teknis, dan 182 orang guru. Di luar 5.080 non ASN itu, masih ada 414 orang yang belum terdata database BKN. Dari jumlah itu ada 35 orang yang berhasil lolos seleksi PPPK tahun 2023. Sementara itu, nasib sisanya masih belum jelas dan perlu dicari solusi penanganannya.
Di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), akan menerima 1.664 formasi CPNS dan PPPK. Dengan sekitar 800 formasi di antaranya dipersiapkan untuk tenaga kependidikan atau guru.
Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., M.AP., di hadapan perwakilan pemerintah desa dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Praya Barat pada acara Safari Ramadhan di halaman kantor Camat Praya Barat, Sabtu (16/3), menjelaskan, selain formasi tenaga kependidikan, tenaga administrasi umum juga cukup besar dialokasikan pada rekrutmen tenaga PPPK Loteng tahun ini. “Jumlahnya ada sekitar 600-an formasi. Ditambah formasi untuk tenaga Pol PP sekitar 262 formasi,” terang Pathul.
Dengan proses seleksi menunggu jadwal dari pemerintah pusat. Rekrutmen tenaga PPPK ini lanjut Pathul diharapkan bisa menyelesaikan persoalan keberadaan tenaga honor yang sampai saat ini masih ada. Jadi ke depan tidak ada lagi tenaga honor, karena semua sudah diakomodir menjadi tenaga PPPK.
Dalam proses rekrutmen tenaga PPPK tersebut tentu ada persyaratan dan tahapan seleksinya. Dan, siapapun tenaga honor yang memenuhi syarat untuk ikut seleksi. ‘’Silakan berkompetisi dengan baik. Berikan kemampuan terbaik untuk bisa lolos dalam seleksi tenaga PPPK tahun ini. Termasuk honorer yang ada di SD dan SMP silakan ikut berkompetisi dengan baik. Untuk bisa masuk sebagai tenaga PPPK pada seleksi tahun ini,” tegasnya.
Menyinggung banyak formasi tenaga PPPK untuk tenaga kependidikan, Pathul menegaskan itu semua semata-mata untuk mendukung upaya perbaikan kualitas pendidikan di daerah ini. Supaya kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah ini bisa terus terangkat. Dan, sektor pendidikan memang selalu menjadi prioritas Pemkab Loteng dalam setiap program pembangunan di daerah ini.
“Dengan ketersedian tenaga pendidik yang baik, kita ingin mendorong peningkatan kualitas SDM daerah ini. Karena bagaimana pun juga kualitas SDM sangat menentukan maju tidaknya suatu daerah. Tidak terkecuali Loteng,” tutup mantan Wabup Loteng ini. (her/kir)
