Mataram (Suara NTB) – Makan Siang Gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil merupakan salah satu program andalan paslon nomor urut dua yang memenangkan Pilpres, pada pemilu yang diselenggarakan 14 Februari 2024.
Program yang akan dimulai pada awal tahun 2025 ini sudah mulai melakukan formulasi bagaimana tahapan pemberian makan siang kepada anak sekolah mulai dari memperhatikan gizi, sterilisasi, kandungan dalam makanan, serta kehalalan makanan.
Dalam rangka memulai program makan siang di provinsi NTB, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI, Dr. Muhammad Mufti Mubarok, S.H., S.Sos., M.Si., mengatakan bahwa pihaknya ingin melihat keamanan pangan di provinsi NTB.
Sebagai salah satu daerah wisata, Mufti mengatakan bahwa perlu untuk mengevaluasi bagaimana capaian ketahanan pangan di NTB. “Banyak event-event besar di NTB, sehingga kami berharap NTB ini zero accident, tidak ada pengaduan dalam konteks keracunan dan sebagainya,” katanya pada Rabu, 15 Mei 2024.
Persiapan pelaksanaan program makan siang gratis di NTB, menurut Mufti bahan baku makanan di NTB sudah baik. “Bahan baku dari makanan, minuman, dan sebagainya sudah ada pembinaan dari pemerintah provinsi, dan itu cukup massif, dibina dengan intens,” lanjutnya.
Adapun dalam pelaksanaan makan siang gratis ini, seluruh pihak baik itu guru, pemerintah, dan stakeholder terkait harus memantau dan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh anak sekolah harus memenuhi tiga syarat standarisasi.
“Ada tiga syarat yang kita syaratkan yaitu harus halal, berizin, dan tayyib. Tayyibah itukan sudah engga ragu lagi, kalau label halal kan kadang-kadang masih bisa berubah,” ujarnya.
Ia menambahkan, juru masak di sekolah harus sudah tersertifikasi, pun dengan kantin-kantin di sekolah harus memiliki sertifikasi dan tetap steril.
Sebagai antisipasi untuk menghindari keracunan anak sekolah, Mufti mengatakan bahwa perlu dilakukan penambahan sekolah tataboga di seluruh wilayah Indonesia demi tercapainya program makan siang gratis yang aman dan lancar.
“Secara nasional kontribusi keracunan dari makanan sekolah 17% dari jajanan di sekolah, sehingga sekarang ini sudah kota rekomendasikan mereka standar juga, dalam tanda kutip harus ada izin kedepan karena sekolah tataboga sudah harus diperbanyak di provinsi dan kabupaten sehingga mereka sudah ada sertifikasi,” ungkapnya.
Selanjutnya, NTB dinilai sudah siap dalam melaksanakan program makan siang gratis jika dilihat dari infrastruktur, apalagi daerah dan penduduk NTB tidak terlalu besar jika dibandingkan pulau Jawa.
“Kira-kira kesiapannya sudah cukup di NTB, dengan kadis-kadis yang sudah kumpul, saya yakin tidak ada persoalan, cuman pengawas dari masyarakat dan wartawan harus kenceng karena itu ada sertifikasi kedepannya,” jelasnya. (era)
