Tanjung (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah terjadinya korupsi di daerah. KPK, memfokuskan pencegahan korupsi khususnya di wilayah 3 Gili mencakup pajak, retribusi persampahan dan pelayanan air bersih.
Ketua Satgas Wilayah V Korsup KPK RI, Dian Patria, di Aula Kantor Bupati di Tanjung, Selasa 11 juni 2024. mengungkapkan, secara tata kelola, pemerintahan di KLU sesuai dengan Monitoring Center for Prevention (MCP). Latar belakang dibuatnya MCP didasari tingginya kasus korupsi di kalangan aparatur dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Pelaksanaan tata kelola sesuai MCP tersebut diharapkan dapat diteruskan dengan peran serta seluruh stakeholder.
“Gili Tramena (Terawangan, Meno, Air) menjadi salah satu fokus KPK dengan beberapa kegiatan yang menjadi atensi KPK, seperti pajak, sampah dan air,” tegas Dian.
Ia menyatakan, hadirnya KPK di KLU salah satunya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pasalnya, KLU memiliki sumber daya alam yang luar biasa. “Tinggal bagaimana mengelola untuk kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk sekarang melainkan untuk generasi selanjutnya,” sambungnya.
Sementara, Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., menyampaikan bahwa program pencegahan tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab bersama, sehingga berbagai upaya reformasi birokrasi telah dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan. “Mencegah korupsi sangatlah penting guna menciptakan birokrasi yang bersih,” ujarnya.
Bupati menyebut, pihaknya telah melakukan penataan kelembagaan dan sumber daya aparatur, penataan kebijakan dan regulasi, instruksi sesuai peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, membangun budaya-budaya anti korupsi di sektor pelayanan publik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mencegah tindak pidana korupsi.
“Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan, langkah ini juga sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pelayanan pemerintah,” terangnya.
Dengan adanya rakor, ia berharap akan menambah wawasan, meningkatkan pemahaman tentang tata kelola administrasi pemerintahan, mencegah korupsi dan mendukung terciptanya lingkungan pengendalian dan pencegahan yang transparan dan akuntabel. Ia juga meminta, seluruh OPD menunjukkan bentuk komitmen Pemda dalam pencegahan korupsi melalui perbaikan pelayanan publik.“Pesan saya agar seluruh peserta rakor dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, apa yang diperoleh segera diimplementasikan,” tandasnya. (ari)
