Tanjung (Suara NTB) – Jelang Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Badan Pusat Statistik (BPS) KLU menggelar pelatihan kepada 156 petugas sensus yang telah direkrut. Pelatihan secara paralel dalam dua gelombang ini merupakan tahapan krusial untuk membekali petugas sensus dengan pemahaman konsep, metodologi dan penggunaan instrumen pendataan selama sensus.
Kepala BPS KLU, Isa, SE., MM., kepada wartawan di sela-sela pelatihan petugas sensus, Selasa (2/6/2026) mengatakan, petugas sensus yang dilibatkan dalam Susenas di Lombok Utara sebanyak 156 orang. Mengingat banyaknya petugas, pelatihan digelar secara paralel dalam dua gelombang. Gelombang I, 2-5 Juni, dan Gelombang II, 8-11 Juni.
Pelatihan digelar secara paralel dengan menggunakan fasilitas ruang pertemuan di sejumlah hotel, seperti Hotel Sira Golf, Anema Resort, Medana Bay Marina, dan hotel Louis Kienne.
Ia menjelaskan, pelatihan petugas Sensus di Lombok Utara memanfaatkan fasilitas yang ada di Lombok Utara. Selain faktor daya tampung paralel yang terpenuhi, dampak ekonomi dari kegiatan ini diharapkan dapat dirasakan oleh pelaku perhotelan di daerah.
Menurut dia, daya tampung perhotelan di Lombok Utara masih cukup representatif untuk menggelar pertemuan (meeting). Dibandingkan dengan daerah lain, keterbatasan tempat membuat BPS di beberapa daerah menggeser lokasi pertemuan ke luar daerah.
Isa menyambung, usai pelatihan pada 11 Juni, pihaknya akan melakukan persiapan lanjutan pada 15 Juni mendatang. Selanjutnya, seluruh petugas Sensus akan diterjunkan melakukan pendataan di 43 desa sampai akhir Agustus 2026.
“Petugas sensus nantinya akan menyisir hingga tingkat RT untuk mendata seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Seluruh RT akan didata, tidak ada yang terlewat. Semua usaha akan dicatat, termasuk juga kepala keluarga atau KK-nya,” terang Isa.
Sensus Sosial Ekonomi Nasional tahun 2026, kata dia, memiliki cakupan lebih luas dibandingkan pelaksanaan sensus sebelumnya. Susenas sebelumnya lebih fokus pada sektor nonpertanian. Tetapi kali ini, seluruh sektor ekonomi akan didata, termasuk sektor pertanian dan subsektor pertanian akan didata oleh BPS.
Data hasil sensus yang nantinya dihasilkan BPS, sebut Isa, akan menjadi acuan bagi pemerintah, baik pusat dan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi secara lebih akurat. Potensi Lombok Utara dengan perkembangan berbagai sektor termasuk pariwisata dan usaha UMKM, membutuhkan data akurat yang mendukung diskresi kebijakan pemerintah daerah. (ari)
