Taliwang (suarantb.com)-Selepas memimpin Apel Pagi pada hari pertama menjalankan tugas, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sumbawa Barat (KSB), Julmansyah, S.Hut,MAP memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Sumbawa Barat dan Camat se Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu, 25 September 2025. Rapat digelar bertempat di Ruang Sidang Graha Fitrah Kantor Bupati Sumbawa Barat.
Rakor tersebut dipandu oleh Pj Sekda Kabupaten Sumbawa Barat Drs. Mulyadi. Dalam Rakor tersebut Pj Sekda meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk dapat menyampaikan informasi tugas fungsi OPD yang saat ini sedang dilaksanakan.
Secara bergiliran para Kepala OPD menyampaikan berbagai informasi terkait dengan tupoksinya masing – masing. Rakor yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam tersebut, berjalan interaktif. Berbagai informasi dan persoalan yang disampaikan dari perencanaan, pelaksanaan program hingga evaluasi.
Berbagai persoalan daerah yang dibahas dalam kesempatan tersebut yaitu terkait dengan Penerimaan CPNS dan PPPK, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, TPS3R, Pelayanan Kesehatan, Darurat Kekeringan, Pariwisata dan Penyelenggaraan MotoGP, Bantuan Sosial Kemiskinan. Kemudian Pemanfaatan Lahan Pertanian, dan berbagai persoalan daerah lainnya.
Terhadap beberapa OPD tertentu, Pjs Bupati langsung memberikan respons terkait persoalan yang perlu harus segera ditangani.
”Saya berusaha memahami peta masalah yang ada di KSB dalam waktu sesingkat singkatnya,” ujar Julmansyah.
Dalam laporan dan dialog interaktif selama Rakor, terjadi dialog yang mendalam antara Pjs. Bupati Sumbawa Barat dengan Kepala Bappeda KSB Drh. Haerul. Salah satu hal yang disampaikan oleh Pjs Bupati Sumbawa Barat yaitu terkait Draft Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat. Ini katanya, harus sudah dimasukkan sejak awal desain program strategi pasca tambang 2030 PT.AMNT, dimana menurutnya bahwa ini adalah momentum yang tepat untuk memasukkan isu penutupan tambang (mining closure), mengingat ekonomi KSB sangat tergantung pada tambang.
Menurut Pjs Bupati bahwa harus ada exit strategy sektor yang mampu mengganti posisi sektor tambang di saat penutupan tambang nantinya. “Ada waktu dari sekarang untuk dilakukan penyiapan masyarakat dari sisi pemerintah daerah,” kata Julmansyah.
Disamping isu tambang, juga dibahas terkait dengan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat mengganti posisi dari sektor pertambangan di KSB.
Dalam Rakor tersebut Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga KSB, Nurdin Rahman memaparkan dengan singkat kondisi pariwisata. Menurutnya ada semacam keraguan menjalankan pariwsata dengan larangan penjualan minuman beralkohol. Dalam kesempatan ini Pjs Bupati Sumbawa Barat memberikan pandangan, bahwa penting dipikirkan pendekatan pariwisata minat khusus bukan pariwisata mssal (mass taourism). Disamping itu ujar Julmansyah, keberadaan kawasan hutan yang kondisinya masih relatif baik di KSB merupakan kekuatan dan keunikan tersendiri yang harus dapat terbangun kerja sama.
Hasil dari pertemuan tersebut, Pjs Bupati meminta kepada para Kepala OPD agar dapat melaksanakan pertemuan lanjutan terkait dengan persoalan yang ada. Jika kaitannya dengan kewenangan yang bukan milik Kabupaten, dirinya siap untuk memfasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak terutama Pemerintah Provinsi dalam rangka untuk mencari solusi. ”Segera kita rapat koordinasi masing – masing OPD terkait dengan berbagai persoalan yang kita sampaikan tadi, InsyaAllah nanti jika ada persoalan yang membutuhkan koordinasi di tingkat propinsi saya akan fasilitasi, misalnya terkait dengan status lahan transmigrasi, saya nanti akan dapat memangil Kepala Balai KPH di wilayah KSB untuk membicarakannya dengan OPD terkait guna mencarikan solusi terbaik,” ujarnya.
Di akhir rapat tersebut, Pjs Bupati berharap kepada semua Kepala OPD agar dapat membantu dirinya dalam melaksanakan 5 arahan Kemendagri agar dapat berjalan seperti apa yang diharapkan. (r)
