Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengadakan rapat koordinasi nasional (Rakornas) bersama Pemerintah Pusat, Senin, 11 November 2024.
Dalam acara yang berlangsung di Pendopo Gubernur NTB, turut hadir Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Muhammad Taufieq Hidayat.
Dalam rapat koordinasi yang turut menghadirkan sejumlah narasumber itu menyebut, tata kelola pemerintahan efisien dan transparan juga menjadi salah satu topik yang perlu mendapatkan perhatian.
Rakornas ini menyepakati beberapa poin penting. Antara lain peningkatan stabilitas politik dan keamanan untuk pembangunan. Termasuk implementasi Asta Cita yang berbasis pada hukum dan hak asasi manusia.
“Stabilitas politik dan keamanan yang terjaga adalah kunci bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap salah satu pembicara.
Setidaknya ada enam poin dari yang menjadi pokok bahasa . Di antaranya adalah mewujudkan tata kelola yang efisien.
Selanjutnya peserta rapat membahas tantangan ekonomi dan efisiensi investasi. Isinya, membahas nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan produktivitas investasi.
Poin berikutnya adalah mewujudkan tata kelola yang efisien. Salah satu isinya dalam poin yakni, peningkatan stabilitas politik dan keamanan untuk pembangunan. Hal ini berdampak pada implementasi asta cita yang berbasis pada hukum dan hak asasi manusia.
Kemudian, meningkatkan sumber Daya Alam dan infrastruktur, kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
Pembahasan terakhir yakni, pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat bersepakat mewujudkan menuju Indonesia Emas 2045. (*)
