Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat temukan 21 sapi terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Lombok Timur. Temuan ini menjadikan NTB gagal menjadi daerah bebas PMK.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi NTB, Muhammad Riadi, SP., M.Ec.Dev., mengatakan mulanya pihaknya akan mengusulkan NTB sebagai daerah bebas PMK. Namun, karena adanya temuan 21 kasus tersebut pengusulan dibatalkan.
“Vaksinasi kita di atas 90 persen, memenuhi syarat. Sebetulnya tinggal tunggu satu tahun lagi kalau vaksinasi kita mencapai 90 persen, kemudian disurvei antibodinya kalau 90 persen itu yang nantinya kita usulkan daerah bebas PMK, tapi dengan adanya kasus di Lotim ini engga berani kita,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin, 6 Januari 2024.
21 kasus PMK ditemukan pada akhir tahun lalu di beberapa daerah di Lombok Timur seperti Suela dan Pringgasela. Namun, saat ini semua sapi yang terjangkit PMK sudah sembuh karena pernah mendapatkan vaksinasi beberapa tahun lalu.
Meski seluruh sapi sudah terbebas dari PMK, Riadi mengaku khawatir karena tahun ini tidak ada anggaran untuk vaksinasi PMK. Malah, vaksin dibebankan kepada peternak.
“Persoalannya sekarang adalah vaksinasi itu dibebankan kepada peternaknya, kemarin saja pemerintah menaggung vaksin peternak engga mau, apalagi sekarang. Itu yang mengkhawatirkan,” katanya.
Dikatakan, sapi yang baru lahir cukup rentan terjangkit PMK karena belum mendapatkan vaksinasi sama sekali. Sementara, sapi yang sudah mendapatkan vaksinasi walaupun terkena PMK dikatakan memiliki peluang tinggi untuk sembuh.
“Yang kita khawatirkan itu populasi yang baru lahir karena kekebalannya rentan, itu yang perlu kita vaksinasi. Jadi angka-angka kelahiran itu yang perlu kita vaksin,” sambungnya.
Menurutnya, imun tubuh menjadi faktor utama sapi terjangkit PMK. Sehingga meskipun sudah divaksinasi, tidak menutup kemungkinan sapi terbebas dari gejala PMK. Sehingga, perlu dilakukan vaksinasi kepada anak sapi yang belum lahir atau yang belum mendapatkan vaksinasi supaya penyakit ini tidak merebak lagi di NTB.
Untuk itu, Riadi mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian terkait dengan pengadaan vaksin PMK kepada sapi-sapi yang belum mendapatkan vaksin.
“Untuk vaksinasinya ini masih kami diskusikan bersama teman-teman di Kementerian karena anggarannya engga ada, untuk vaksin delta engga ada,” ucapnya. (era)
