Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana mengapresiasi perhatian dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah mendorong pembangunan rumah susun khususnya daerah perkotaan yang memiliki kendala keterbatasan lahan. Tetapi persoalannya adalah pengembang melihat kebutuhan pasar, sehingga kecendrungan tidak tertarik membangun konsep hunian vertical (rusun). “Persoalan ini berkaitan dengan minat pasar,” terang Walikota dikonfirmasi pada, Senin, 6 Januari 2025.
Konsep rumah susun sebenarnya sangat bagus sebagai alternatif bagi daerah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan. Jika pemerintah menginisiasi dinilai Walikota, tidak mudah karena penyediaan lahannya membutuhkan anggaran yang besar. Di satu sisi, pengembang juga cendrung berbicara kepentingan bisnis.
Di satu sisi, masyarakat juga tidak terbiasa tinggal di hunian vertical seperti rusun. Apalagi pengembang memilih bergeser membangun rumah tapak di daerah penyangga berdekatan dengan kota, sehingga memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk memiliki hunian. “Sekarang lebih banyak pengembang bangun perumahan di daerah penyangga kota,” pungkasnya.
Kecuali ujar Mohan, pembangunan rumah susun bagi daerah yang mengalami kondisi kedaruratan seperti warga di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan.
Pemkot Mataram telah mengajukan proposal ke pemerintah pusat untuk pembangunan rusunawa lanjutan di Kelurahan Bintaro. Walikota berharap, pembangunan rusunawa tahap II bisa terealisasi untuk mengakomodir warga khususnya nelayan. “Proposal sudah kita ajukan jauh-jauh hari,” timpalnya.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri sebelumnya mengakui, kawasan kumuh di Kota Mataram masih ditemukan di beberapa kelurahan. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak tetapi menjadi prioritas intervensi di tahun 2025. Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan Kota Mataram masuk 20 kota kumuh di Indonesia. Alwan tidak memungkiri hal tersebut, meskipun masuk kategori 20 kota kumuh bukan berarti sama sekali tidak diintervensi. Pihaknya banyak memfokuskan pembangunan rumah tidak layak huni, penataan kawasan pemukiman, dan lain sebagainya. “Bukan berarti tidak sama sekali kita intervensi,” kilahnya.
Pekerjaan ini ujar mantan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, tidak saja dikerjakan oleh pemerintah tetapi lembaga lain seperti Badan Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram.
Lampu hijau yang diberikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah dinilai sebagai lampu hijau bagi pemerintah daerah. Pihaknya akan mencoba jemput anggaran ke pemerintah pusat untuk menuntaskan kawasan kumuh tersebut. “Kawasan kumuh ini lokasinya parsial tidak di satu tempat menumpuk seperti itu,” terangnya. (cem)
