Giri Menang (Suara NTB) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lombok Barat tahun 2026, Kamis, 13 Februari 2025 di Senggigi. Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat terpilih, H. Lalu Ahmad Zaini – Hj Nurul Adha atau LAZ-Adha ini diadakan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan sesuai amanat pasal 80 Permendagri Nomor 86 tahun 2017.
Dimana Ranwal RKPD wajib dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik. Hadir pada kesempatan ini, Pj Bupati Lobar H. Ilham, Pj Sekda H. Fauzan Husniadi, para Asisten, Kepala Bappeda H. Akhmad Saikhu, para Kepala OPD, Sekretaris OPD, Kabid dan para Camat. Hadir juga Kepala BPKP Perwakilan Provinsi NTB, pimpinan DPRD Lobar, Ketua PKK, Dharma Wanita, GOW dan Organisasi Perempuan lainnya. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Akademisi. Tenaga Pendamping Profesional, Pimpinan Perusahaan, LSM, Perwakilan Dewan Anak, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Kelompok Disabilitas.
Bupati terpilih menyampaikan bahwa RKPD ini turunan dari RPJMD, sehingga disusun selaras draf Ranwal RPJMD 2025-2029. Sehingga poin-poin pemikiran dalam RPJMD harus tertuang dalam RKPD sehingga nanti RKPD ini mengakomodir visi misi kepala daerah. Program yang harus dilakukan dan sumber pembiayaan. “Dan yang paling penting adalah harus bisa menentukan Indikator dan evaluasinya terhadap program-program. Dan program-program ini harus tidak boleh bertentangan dengan RPJMD,” jelasnya.
Sebagai Kepala Daerah terpilih, ia memiliki visi misi yang tertuang dalam naskah debat. Yakni mewujudkan masyarakat maju mandiri dan berkeadilan. Seluruh program pun tinggal diterjemahkan. “Umpama ada 100 yang harus ingin kita kerjakan selama lima tahun, harus dalam RKPD ini tercermin 20 nya, sehingga ada gambaran. Tidak boleh keluar dari pakem,” imbuhnya. Dalam hal penyelerasan program ini, tim penyelerasnya sudah bekerja berkoordinasi dengan Bappeda.
“Yang paling penting adalah betul-betul menjadikan RPJMD itu kitab suci kita selama lima tahun tidak boleh ada kegiatan menyimpang dari itu. Itu pentingnya RKPD dan RPJMD ini selaras,” jelasnya. Tahun pertamanya menjabat, karena anggaran (APBD) sudah disusun sebelumnya, sehingga belum tentu bisa 100 persen untuk melaksanakan program sesuai visi misinya. “Baru penuh tahun 2026, itu mutlak. Terutama program Sejahtera dari Desa,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Pj Bupati Lombok Barat, H. Ilham mengatakan RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD dan pelaksanaan pembangunan daerah. Forum Konsultasi Publik harus dilaksanakan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan bersama Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Ilham mengatakan, pembangunan Lobar dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hasil evaluasi capaian indikator makro pada pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya (Tahun 2019-2024), Lobar menunjukkan kemajuan yang sangat progresif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat. Begitupula Tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun. Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan peningkatan.
Meskipun Lobar telah mampu mencapai beberapa target makro tersebut, capaian ini masih tertinggal dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota tetangga, terlebih lagi jika dibandingkan dengan capaian nasional. IPM tahun 2024 sebesar 72,70 berada di bawah rata-rata IPM Provinsi NTB (73,1), serta di bawah rata-rata nasional (75,02), dan belum mencapai sasaran nasional sebesar 75,54. Tingkat kemiskinan sebesar 12,65 persen pada tahun 2024 masih lebih baik dari rata-rata Provinsi NTB (12,91 persen), tetapi masih jauh tertinggal dari capaian nasional (8,57 persen pada September 2024) dan masih jauh dari sasaran makro nasional sebesar 6,0-7,0 persen.
Pertumbuhan ekonomi Lobar sebesar 5,03 persen lebih baik dari capaian Provinsi NTB (4,75 persen), namun masih lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,11 persen pada tahun 2024. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Lombok Barat sebesar Rp 24,04 Juta (2023) masih lebih rendah dari PDRB Provinsi NTB sebesar Rp 26,77 juta, dan masih jauh dari rata-rata nasional sebesar Rp 42,46 juta pada tahun 2022. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan koefisien Gini juga mengalami peningkatan dari 0,358 pada tahun 2019 menjadi 0,365 pada tahun 2023, naik sebesar 0,007 poin meskipun masih tergolong rendah.
Evaluasi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dan strategis dalam meningkatkan kinerja pembangunan di Lombok Barat agar dapat bersaing dan sejajar dengan daerah-daerah lain di tingkat nasional.Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat mendorong Pemkab untuk terus melakukan inovasi. Gali terus potensi agar dapat melahirkan inovasi. “Saya mengingatkan kembali, bahwa daerah sulit berinovasi karena kerjanya biasa saja (business as usual), maka perlu kita dorong untuk banyak belajar berinovasi. Lombok Barat mempunyai potensi SDM dan SDA berlimpah untuk berinovasi,” katanya.
Dalam penyusunan Dokumen Perencanaan kita harus mengacu pada Dokumen Perencanaan di level yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Meskipun semua masih dalam proses penyusunan (RPJMN, RKP Nasional, RPJMD NTB 2025-2029, dan RKPD NTB 2026), termasuk juga RPJMD kita Lombok Barat Tahun 2025-2029 masih dalam proses persiapan penyusunan Rancangan Awal, namun penting untuk mengikuti arahan yang telah ditetapkan.
Di tengah suasana yang masih berproses tersebut, Pj Bupati menekankan pada penyusunan RKPD tahun 2026 perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya Visi dan Misi Bupati Terpilih. Mengacu pada visi “Terwujudnya Lombok Barat yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan” serta lima misi besar yang telah dijanjikan, seperti mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, transformasi ekonomi berkelanjutan, ketahanan keluarga, sosial dan budaya, pembangunan infrastruktur yang merata, dan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif.
Selain itu, Janji Politik Bupati Terpilih. Mengintegrasikan janji kampanye Bupati Lombok Barat, seperti Sejahtera dari Desa (Program 1 Miliar per Desa perTahun. Program 100 Juta Dana Dusun. Program Mobil Serbaguna dari APBD. Program Desa Mandiri. Program Revitalisas BUMDES berbasis potensi lokal (One Village One Product) dan seterusnya. Keselarasan dengan RKP Nasional, RPJMN, RPJMD provinsi NTB,RKPD Provinsi NTB, RPJPD Lombok Barat 2025-2045.
Pj Bupati mengatakan dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, maka RKPD Lobar tahun 2026 akan dapat menjadi pedoman yang komprehensif dan efektif untuk pembangunan daerah. “Oleh karena itu, Saya mengajak seluruh pihak melalui Forum Konsultasi Publik ini, untuk berpartisipasi dalammenyampaikan gagasan, ide, serta masukan yang konstruktif demi kemajuan daerah kita tercinta. Mari kita wujudkan RKPD yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Lobar. “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses perencanaan ini. Semoga kerja keras dan sinergi kita membawa manfaat bagi masyarakat dan mewujudkan Lombok Barat yang lebih baik dan semakin baik kedepan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Lobar, H. Akhmad Saikhu menambahkan bahwa RKPD diselaraskan dengan draf Ranwal RPJMD 2025-2029. “Kita sudah susun draf Ranwal RPJMD, dan nanti Konsultasi Publik RPJMD Kita laksanakan setelah beliau (Bupati terpilih dilantik),” jelasnya. Konsultasi publik RPJMD ini pun nanti tunggu arahan Bupati terpilih.
Yang jelas begitu Bupati dan Wabup dilantik, RPJMD maksimal enam bulan sudah diselesaikan. Pihaknya menargetkan RPJMD sudah ditetapkan bulan Agustus. Setelah Konsultasi Publik RKPD ini, dilaksanakan Musrembang Kecamatan. Itu dilaksanakan satu Minggu setelah Konsultasi Publik, dan rencananya dilaksanakan selama Lima hari di 10 kecamatan. Tahap berikutnya Musrenbang kabupaten pada Minggu keempat bulan Maret. (her)
