Mataram (Suara NTB) – Kisruh relokasi pasien penghuni Rumah Singgah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUd) NTB belum menemukan titik temu. Hingga Senin, 24 Februari 2025, sejumlah penghuni seperti pasien dan keluarga pasien masih menempati bangunan yang sudah dirobohkan dengan membentangkan kain sebagai pelindung.
Salah satu penghuni, Anhar mengaku penggusuran ini dilakukan secara paksa, hingga menyebabkan terjadi bentrok antara penghuni dengan pihak dari RSUP NTB yang diduga adalah preman rumah sakit.
‘’Rumah singgah ini bukan milik RSUD, tetapi milik negara. Rumah singgah ini adanya di ruang lingkup RSUP untuk membantu warga dari luar daerah,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin, 24 Februari 2025.
Ia mengatakan, penggusuran dilakukan secara tiba-tiba oleh pihak rumah sakit. Dikatakan, mereka membawa alat berat tanpa menginformasikan para penghuni rumah singgah. Akibat penggusuran ini, terjadilah bentrok yang menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka.
Terkait dengan rencana relokasi, Anhar seorang mahasiswa yang menemani keluarganya dari Bima yang sedang menjalani perawatan mengatakan memang pihak RSUD NTB menyampaikan akan melakukan relokasi. Namun, belum mendekati hari yang dijanjikan, tiba-tiba sudah dilakukan penggusuran tanpa persetujuan penghuni.
“Beberapa waktu lalu datang utusan dari pihak RSUD menyampaikan informasi bahwa pihak rumah sakit akan membangun rumah singgah di belakang pura. Sebelum jadinya rumah singgah belum bisa penghuni pindah. Tetapi kenapa tiba-tiba hari Rabu dating orang membawa alat berat melakukan penggusuran secara tiba-tiba. Karena penggusuran ditolak, akhirnya terjadi bentrok,’’ katanya.
Penghuni sebelumnya kata Anhar, sempat meminta dasar hukum penggusuran rumah singgah ini, dengan meminta pihak rumah menandatangani di atas materai. Namun pihak rumah sakit tidak mau memenuhi permintaan penghuni rumah singgah.
Disebutkan, pihak RSUD NTB menawarkan penghuni untuk pindah ke tempat yang cukup jauh tanpa memikirkan kondisi pasien. Padahal, pasien yang menghuni rumah singgah rata-rata dalam kondisi renta dengan ekonomi kurang.
Pengusiran terhadap penghuni rumah singgah, kata Anhar tidak dilakukan sekali dua kali, tapi mereka sudah sering.
Salah satu pasien, Zumha pasien dari Bima ini membenarkan pengusiran yang dilakukan oleh pihak RSUD. Ia menyampaikan, ia sudah dua tahun memanfaatkan rumah singgah karena penyakit komplikasi yang dideritanya. “Sudah sering kita ini (diusir paksa, red). Mau pindah ke jauh sana kan kita tidak punya uang. Biar sederhana di sini tapi dekat sama rumah sakit,” katanya.
Dikatakan, setiap dua hari sekali Zumha harus melakukan pemeriksaan di RSUD NTB. Dengan dipindahnya mereka ke lokasi yang jauh, dinilai akan memberatkannya, menambah beban biaya.
Menurutnya, jika benar RSUD menyediakan tempat kepada penghuni rumah singgah, pihak RSUD tidak seharusnya melakukan pengusiran secara paksa kepada mereka. ‘’Sebenarnya kita tidak perlu diusir-usir. Kalau ada persiapan untuk tempat kita di sini. Enggak perlu diusir. Kan kita sudah bilang, kalau disediakan tempat tidak perlu diusir, langsung kita pindah,” ujarnya.
Sementara Direktur RSUD NTB, dr.H. Lalu Herman Mahaputra menegaskan bahwa penggusuran penghuni rumah singgah dilakukan karena pihak RSUD berencana merelokasi rumah singgah ke lokasi yang lebih mudah diakses.
“Penertiban di rumah singgah bahwasanya kita ingin merelokasi rumah singgah yang ada ke tempat yang lebih representatif. Dari situ nanti akan lebih mudah akses kontrol berobat pasien-pasien di rumah singgah bilamana nanti ibadah,” ujarnya, Sabtu, 22 Februari 2025.
Dikatakan, penggusuran rumah singgah RSUD NTB ini mendapat perhatian langsung dari Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal yang turut merasa prihatin dan meminta pihak RSUD untuk menampung segala biaya pasien selama pembangunan rumah singgah.
“Sebelum ke sini saya zoom dengan Pak Gubernur dan Wagub. Pak Gubernur prihatin dengan kejadian tersebut. Pak Gubernur juga telah memerintahkan RSUD menanggung biaya,” katanya.
Menurutnya, rumah singgah saat ini terlalu sempit, hanya bisa menampung 10 pasien. Sehingga pasien dan keluarga kurang leluasa untuk melakukan aktivitas. Oleh karenanya, direlokasi dan akan dibuatkan tempat singgah yang lebih layak dengan menyediakan tempat mencuci, masak, dan sebagainya.
Perihal penggusuran yang menarik perhatian publik, Direktur RSUD NTB yang akrab disapa dr. Jack ini mengatakan, pihaknya kerap kali melakukan sosialisasi. Bahkan, dikatakan, penghuni rumah singgah menyetujui rencana relokasi tersebut.
“Prinsipnya, awalnya mereka sudah setuju. Bahkan kita merelokasi ke tempat yang lebih baik. Dalam arti lebih mudah dan dekat akses pengobatan,” ujar dr. Jack.
Rumah singgah yang kemarin, kata Herman kurang refresentatif sebab cukup jauh dari tempat ibadah dan pusat pengobatan. Juga bangunan tersebut dinilai cukup sempit. Sehingga, direncanakan untuk relokasi ke tempat yang lebih luas, dekat dengan tempat ibadah.
“Melihat kondisi saat ini dan kami memiliki tanah di belakang seluas 50 are hibah dari Pemkot Mataram, kami ingin membangun di sana. Karena tempatnya lebih luas dan representatif. Lebih dekat dengan akses ke poli dan masjid. Kami ingin tempat itu lebih representatif dari sekarang,” jelasnya.
Sementara itu, menyikapi adanya pemberitaan RSUD NTB menyewa preman untuk menggusur rumah singgah, dr. Jack membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa itu hanyalah tukang. “Pertama, saya atas nama direktur pelayan masyarakat. Untuk apa kita menyewa preman. Mungkin yang dimaksud itu, kan kami ini memberikan pihak ketiga untuk membangun rumah singgah di belakang. Mereka tentunya tukang,” ucapnya.
Kendati mengatakan itu tukang, dr. Jack tidak menyangkal bahwa RSUD NTB juga menurunkan security, namun tidak untuk menakuti pasien yang ada dalam rumah singgah. Melainkan untuk membantu memindahkan barang-barang untuk proses pembangunan rumah singgah RSUD tersebut.
Pembangunan ini, dikatakan sekaligus untuk menertibkan pasien dan keluarga pasien yang berasal dari luar Lombok untuk bisa registrasi dan terdata dalam jumlah pasien yang menginap di rumah singgah. “Makanya ke depan kami ingin tertibkan. Jadi, semua penghuni teregistrasi. Siapa pasien dan keluarganya. Supaya teregistrasi. Kalau sekarang kita belum mendata. Tapi itu perbaikan ke depan,” imbuhnya.
Dokter Jack mengatakan bahwa akan dilakukan pula pembenahan di lingkup RSUD NTB. Untuk menata dan mendata pasien yang berada di rumah singgah dengan berkoordinasi dengan dokter yang bertanggung jawab menangani pasien. Termasuk dengan menentukan siapa saja yang bisa mendampingi pasien. (era)
