DPRD Provinsi NTB menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembangunan rumah singgah permanen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB. Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir, menegaskan bahwa rumah singgah tersebut akan menjadi tempat penampungan sementara bagi pasien dan keluarga pasien yang sedang berobat di RSUD NTB.
Terkait pembongkaran rumah singgah di RSUD Provinsi yang sempat viral pekan lalu, Muzihir menjelaskan bahwa sosialisasi sebenarnya telah dilakukan sejak awal sebelum pembongkaran dilakukan.
“Itu bukan pengusiran, hanya penertiban karena tempat itu akan dibangun atau direlokasi,” kata Muzihir kepada wartawan, Senin, 24 Februari 2025.
Ia menilai bahwa terkadang masyarakat yang sedang menghadapi musibah atau sakit akan lebih sensitif, sehingga sering muncul miskomunikasi misalnya saat dilakukan penertiban rumah singgah oleh security dan para tukang di sana. Dengan demikian, miskomunikasi ini diharapkan bisa berakhir karena Pemprov NTB dinilai tak punya niat untuk memberatkan masyarakat.
“Karena itu, kami berharap pembangunan rumah singgah ini segera selesai dan dapat difungsikan oleh pasien maupun keluarga pasien, yang umumnya berasal dari Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Muzihir menambahkan, terhadap video yang sempat viral itu, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut mengenai siapa yang menyebarkan video dengan narasi penggusuran, mengingat pihak rumah sakit merasa tidak pernah melakukan pengusiran terhadap penghuni rumah singgah.
DPRD NTB mendesak RSUD Provinsi NTB untuk segera membangun rumah singgah yang lebih representatif dan permanen, karena rumah singgah yang ada saat ini merupakan gudang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. “Biar pasien dan keluarga pasien lebih nyaman,” kata politisi PPP ini.
Ia menambahkan bahwa anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan Sumbawa dan Bima-Dompu telah merencanakan pembangunan rumah singgah bagi masyarakat yang sedang dalam proses penanganan medis di RSUD Provinsi NTB.
“Kemungkinan ada aspirasi atau pokir-pokir anggota DPRD NTB yang akan mengarah ke sana. Mudah-mudahan di Perubahan (APBD Perubahan) itu bisa masuk dan terwujud,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Muzihir mengusulkan agar pasien atau keluarga pasien yang berasal dari luar Kota Mataram, khususnya dari Pulau Sumbawa, bisa memanfaatkan rumah kerabat yang ada di Kota Mataram sebagai rumah singgah sementara sebelum rumah singgah permanen selesai dibangun.
“Kami imbau juga anggota DPRD dari Pulau Sumbawa yang jumlahnya sebanyak 20 orang dan rata-rata memiliki rumah di sini (Kota Mataram -red) untuk menampung keluarga besar mereka sementara waktu,” tutupnya.(ris)
