Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Selasa, 25 Februari 2025, mengelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tematik khusus kemiskinan. Langkah itu diambil untuk bisa menyerap dan menghimpun berbagai usulan program yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan. Dengan begitu upaya pengentasan kemiskinan di Loteng ke depan bisa lebih fokus dan hasilnya juga bisa lebih optimal.
Dalam kegiatan yang berlangsung di ballroom kantor Bupati Loteng tersebut, diperoleh sekitar 20 usulan program yang diharapkan bisa membantu mempercepat capaian target pengentasan kemiskinan di Loteng. Usulan dari pakar dan akademisi yang hadir. Organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat miskin, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng.
Loteng menargetkan dalam beberapa tahun ke depan angka kemiskinan di Loteng sudah di bawah 11 persen. “Saat ini angka kemiskinan di Loteng sebesar 12,07 persen. Dengan angka kemiskinan ekstrem sebesar 0,73 persen. Dengan berbagai dukungan program ke depan angka kemiskinan bisa diturunkan lagi,” ungkap Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., kepada wartawan usai Musrenbang.
Melalui Musrenbang tematik tersebut pihaknya berharap bisa memperoleh usulan program yang sesuai dengan kebutuhan dan berkaitan langsung dengan kemiskinan. Jangan sampai program-program yang dilaksanakan ke depan justru tidak bisa maksimal membantu dalam mendorong upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini.
Nantinya usulan-usulan program yang masuk tentu akan dievaluasi dan diuji kembali, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Tidak kalah penting sesuai dengan 14 indikator kemiskinan yang menjadi sasaran untuk dientaskan atau tidak.
Menurutnya, ada beberapa indikator kemiskinan yang memang jadi beban berat untuk dientaskan. Diantaranya soal Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang jumlah cukup banyak. Kemudian indikator kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan taraf ekonomi masyarakat, sehingga menjadi fokus perhatian Pemkab Loteng dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah ini.
“Kalau indikator kemiskinan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan bisa dikatakan sudah ada. Tinggal memang kita perlu lebih fokus pada peningkatan taraf ekonomi. Melalui program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat di daerah ini,” imbuh Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng ini. (kir)
