Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) telah melakukan pemetaan terhadap anggaran program yang dipangkas atau dirasionalisasi akibat pemangkasan Dana Transfer Umum dari pemerintah pusat. Beberapa program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tak menukik pada Indikator Kinerja Daerah dipangkas. Termasuk anggaran perjalanan dinas yang tidak penting dialihkan pada program yang lebih fokus dan penting.
Sekda Lobar H. Ilham mengatakan memang ada permintaan untuk efesiensi di semua daerah. Dalam surat Menteri Keuangan itu, ujarnya, bukan sepenuhnya anggaran yang diefisiensi ditarik atau diambil pusat, namun Pemkab Lobar diminta mengatur agar program kegiatan lebih menukik pada yang diperlukan atau dibutuhkan masyarakat.
“Sehingga pemerintah memerintahkan kita untuk efisiensi di berbagai sektor. Termasuk pada belanja perjalanan dinas yang tidak penting. Yang tidak terlalu penting, sebaiknya ditiadakan, dan anggarannya dialihkan ke yang lebih penting,” jelasnya.
Pemkab diminta untuk direalokasikan hasil efisiensi kepada kegiatan-kegiatan yang lebih fokus, lebih menukik dan pihaknya pun sudah menindaklanjutinya.
Anggaran yang terkena rasionalisasi di Pemkab Lobar sebesar Rp47 miliar. Dari kementerian pun sudah memberikan daftar mana saja anggaran yang akan diefisiensi tersebut. Namun sejauh ini Pemkab Lobar belum mendapatkan feedback atau balasan dari pusat, apakah Pemkab Lobar akan mendapatkan tambahan di sektor yang lain. “Karena yang dikurangi di sektor ini, apakah kita nanti akan ada tambahan lagi di sektor lainnya,” terangnya.
Pihaknya juga perlu menunggu arahan dari pimpinan, Bupati dan Wabup Lobar, khususnya bupati yang rencananya mulai Senin pekan depan mulai melaksanakan tugas di daerah setelah mengikuti retret di Magelang. Dan pimpinan pun sudah meminta jajaran untuk menyiapkan data yang direalokasi atau efisiensi. Pihaknya pun sudah memetakan program yang diefisiensi, namun pemerataan itu akan dibahas dan ditentukan oleh pimpinan.
“Kita hanya petakan saja dulu, mana yang bisa kita efisiensi dari hasil pemetaan itu. Kemudian hasil efesiensi dari pemetaan itu akan bahwa kamana? Nanti Bupati kita yang menentukan. Karena beliau juga punya visi misi yang perlu kita dorong, harus Kita dukung. Mungkin diarahkan ke sana atau ke yang lain, itu tergantung pimpinan,” imbuhnya.
Dijelaskannya, dari hasil pemetaannya beberapa belanja program yang diefisiensi, seperti perjalanan dinas yang tidak penting dan program yang tidak menukik pada indikator kinerja daerah. Sebab arah anggaran ini agar indikator kinerja daerah bisa lebih cepat dicapai. Di mana indikator kinerja daerah ini dijabarkan pada indikator kinerja kunci atau indikator kinerja utama OPD.
“Hal inilah yang harus difokuskan oleh OPD, sehingga diberikan ruang untuk petakan terhadap perencanaan yang kira-kira sudah sesuai dan belum sesuai,” tutupnya. (her)
