Tanjung (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Lombok Utara secara resmi telah menyampaikan pokok-pokok pikiran (Pokir) masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2025 sebagai bahan program yang akan dimasukkan dalam APBD 2026. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan anggaran bagi kecamatan dan desa, termasuk apresiasi bagi perangkat pemerintahan hingga tingkat dusun dan RT.
Wakil Ketua DPRD Lombok Utara, Hakamah, mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam reses masa sidang I – 2025 telah dirumuskan dan disampaikan kepada eksekutif. Menurutnya, banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan sebagai akses ekonomi dan pertanian, pemenuhan sarana air bersih, penerangan jalan, hingga dukungan anggaran bagi pembangunan masyarakat.
“Secara kewilayahan, DPRD mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi kecamatan dan desa sebagai ujung tombak pelaksanaan program pembangunan. Termasuk apresiasi bagi kepala dusun dan RT, yang juga harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara,” ujar Hakamah, Minggu, 2 Maret 2025.
Ia menambahkan, banyak aspirasi masyarakat yang muncul dalam reses menyentuh berbagai aspek penting. Salah satunya adalah persoalan belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian serta penerapan teknologi di sektor ini. Minimnya dukungan teknologi menyebabkan industrialisasi pertanian tidak berkembang, sehingga petani lebih banyak menjual bahan mentah kepada pengusaha.
DPRD juga mencatat belum optimalnya pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam pengembangan usaha. Hal yang sama terjadi di sektor pendidikan dan kesehatan, yang berdampak pada kualitas pelayanan di kedua bidang tersebut.
“Pada kesempatan Musrenbang kemarin, kami menyampaikan garis besar pokok-pokok pikiran DPRD kepada eksekutif agar menjadi perhatian bersama,” imbuhnya.
Beberapa pokok pikiran yang diajukan mencakup bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan infrastruktur. Dalam bidang ekonomi, DPRD menekankan pentingnya pemulihan ekonomi masyarakat. Pemda didorong untuk terus mendukung UMKM, baik melalui fasilitasi penguatan permodalan maupun pengembangan usaha.
Untuk mengurangi angka pengangguran, DPRD meminta pemerintah daerah memperbanyak pelatihan yang berorientasi pada dunia usaha dan pengembangan keterampilan berwirausaha bagi masyarakat.
Sementara di bidang pendidikan, sosial, dan infrastruktur, DPRD mendesak Pemda agar lebih memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana sekolah, puskesmas, serta puskesmas pembantu (pustu). Saat ini, fasilitas tersebut dinilai masih belum memenuhi standar kelayakan.
“Kami juga meminta Pemda untuk memprioritaskan pembangunan sekolah, puskesmas, dan pustu di desa-desa yang padat penduduk tetapi belum memiliki fasilitas tersebut,” tandasnya. (ari)
