Mataram (suarantb.com) – Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal menghadiri acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB Tahun 2025 dengan tema “Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi dalam Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan”. Kegiatan itu berlangsung di Gedung Serba Guna Bank Indonesia NTB, Jumat (7/3/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pengendalian inflasi sangat penting, sehingga akan terus berupaya untuk ikut serta dalam kegiatan pengendalian inflasi di NTB.
“Saya bahkan beberapa hari terakhir berkomunikasi dengan Asisten, Karo Ekonomi, Kepala Dinas Perdagangan mengenai langkah-langkah intervensi apa yang kita lakukan dalam waktu dekat, untuk mengendalikan inflasi,” tuturnya.
Gubernur menjelaskan, di mana pun di seluruh dunia tidak ada yang tidak melakukan subsidi terhadap pangan. Di dunia internasional tidak dituntut istilah kedaulatan pangan, tetapi disebut dengan Food Security.
“Tentunya dalam menghadapi hal ini, sama seperti berperang, karena urusan pangan urusan sangat penting,” pungkasnya.
Terkait dengan subsidi pangan, akan menjadi perhatian fokus Pemprov NTB. Gubernur mengatakan, bahwa sampai detik ini yang belum bisa diselesaikan adalah subsidi pangan, salah satunya negara maju di eropa harga beras jauh lebih murah dari Indonesia.
“Ini adalah aspek yang sangat penting, kalau negara maju saja berani mensubsidi, petaninya juga mendapat subsidi kebutuhan pangannya. Saya tidak masalah untuk mengalokasi anggaran untuk mengintervensi, sejauh kita memiliki data yang akurat, sehingga kita bisa mengambil keputusan, kemana arah intervensi akan kita lakukan. Setiap sen yang kita keluarkan untuk intevernensi betul betul memiliki dampak, baik itu kepada petani dan konsumen,” tutur Gubernur.
Asisten II Setda NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si., mengajak seluruh stakeholder untuk terus meningkatkan sinergisitas, kolaborasi antar-daerah dan seluruh stakeholder terkait.
“Dengan memperkuat peran serta Satgas Ekonomi Daerah, pengendalian arus barang, operasi pasar, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar ekonomi daerah tetap terjaga,” pungkasnya.
Turut hadir Kepala Biro Ekonomi Provinsi NTB, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTB, Kepala Bappeda NTB, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan NTB, Kepala Perternakan NTB, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kepala Dinask Ketahanan Pangan NTB, Perwakilan dari Kabupaten/Kota se-NTB. (r)
