Mataram (Suara NTB) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau kinerja Kantor Cabang Bank NTB Syariah di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Sidak ini bertujuan memastikan Bank NTB Syariah mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, baik dalam penyaluran kredit maupun pengelolaan keuangan perbankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Anggota Banggar DPRD NTB, Hamdan Kasim, mengungkapkan bahwa dalam sidak di Kantor Cabang Bank NTB Syariah Kopang, ditemukan sejumlah permasalahan, salah satunya adalah ketimpangan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola dan Kredit yang Diberikan (KYD).
“DPK di Bank NTB Syariah Kopang hanya sekitar Rp 75 miliar, sementara KYD mencapai Rp 230 miliar. Selisih yang cukup besar ini menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan manajemen perbankan,” ujar Hamdan, Rabu, 19 Maret 2025.
Menurutnya, rendahnya DPK menunjukkan minimnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang di bank tersebut. DPK umumnya berasal dari berbagai sumber, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, serta keuangan perkantoran dan pengusaha.
“Minimnya tabungan masyarakat di Bank NTB Syariah bisa menjadi indikator tingkat kepercayaan yang rendah. Seharusnya, sebagai bank daerah, Bank NTB Syariah mampu menarik lebih banyak nasabah dari berbagai kalangan, bukan hanya ASN,” jelas Hamdan, yang juga Ketua Komisi IV DPRD NTB.
Hamdan berharap Bank NTB Syariah dapat meniru model perbankan BUMN seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang memiliki nasabah dari berbagai lapisan masyarakat.
Saat ini, posisi Direktur Utama (Dirut) Bank NTB Syariah masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Hamdan pun mendorong Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, untuk segera melakukan pembenahan dan menunjuk dirut yang memiliki kompetensi dalam meningkatkan kepercayaan publik.
“Gubernur harus memilih figur yang mampu memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Bank NTB Syariah. Ini sangat penting agar bank ini dapat berkembang lebih baik,” tegasnya.
Berbeda dengan temuan di Kopang, rombongan Banggar DPRD NTB menemukan kondisi yang lebih baik di Bank NTB Syariah Cabang Selong. DPK yang dikelola cabang ini jauh lebih besar, mencapai Rp 700 miliar, karena langsung menangani keuangan daerah.
“Kami turun langsung untuk memastikan Bank NTB Syariah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan daerah,” ujar anggota Komisi III DPRD NTB, M. Nashib Ikroman.
Politisi Partai Perindo yang akrab disapa Acip itu menegaskan bahwa Bank NTB Syariah tidak boleh sekadar menjadi tempat penyimpanan uang daerah, tetapi juga harus lebih produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bank ini tidak hanya menjadi tempat menyimpan uang daerah, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat,” katanya.
Acip juga menyoroti rasio kredit yang diberikan oleh Bank NTB Syariah, yang dinilai masih lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif dibandingkan sektor produktif.
“Saat ini, sekitar 20 persen dari total kredit berasal dari tabungan ASN, sementara 80 persen masih bersifat konsumtif. Ini yang perlu diperbaiki ke depan,” ujarnya.
Meskipun demikian, Acip mengakui bahwa Bank NTB Syariah masih berada dalam kategori bank yang sehat dan memiliki potensi untuk berkembang lebih besar.
Ia pun meyakini bahwa Gubernur NTB yang baru, Lalu Muhammad Iqbal, memiliki strategi untuk mendorong pengembangan Bank NTB Syariah ke arah yang lebih baik.
“Saya yakin Pak Gubernur memiliki banyak rencana untuk pengembangan Bank NTB Syariah. Kita tunggu saja langkah konkret yang akan diambil ke depan,” pungkasnya. (ndi)
