Mataram (Suara NTB) – Kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menyebabkan Pemprov NTB melakukan pemangkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga sebesar Rp111 miliar.
Sekda NTB, Drs. Lalu Gita Ariadi, M.Si menyampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan terkait pemetaan anggaran yang terdampak efisiensi. ‘’Memang nanti ada skenario klaster 1, 2, 3. Klaster ini nanti akan kami eksekusi setelah lebaran,” ujarnya, Rabu, 26 Maret 2025.
Hasil dari efisiensi sebesar Rp111 miliar ini, kata Gita akan diarahkan untuk kegiatan prioritas. Saat ini, program prioritas NTB mengikuti Program Asta Cita nasional, yaitu berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, hingga penurunan angka stunting.
“Perintah Mendagri yang keluar pada 23 Februari juga mengarahkan kami untuk mengalihkan anggaran ke tujuh sektor utama, yaitu penguatan SDM, kesehatan, pendidikan, stunting, serta pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Selain Program Asta Cita, perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam juga termasuk program prioritas daerah. ‘’Kembali kita mengacu ke skala prioritas, merevitalisasi infrastruktur yang rusak akibat bencana,’’ katanya.
Pemangkasan anggaran senilai Rp111 miliar tersebut, sambung Gita diambil dari anggaran dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemangkasan anggaran yang tertinggi terletak dari pengurangan kegiatan yang bersifat seremonial dan pemangkasan anggaran perjalanan dinas yang mencapai 50 persen.
“Semua OPD terlibat dalam proses ini dan APBD yang ada akan dioptimalkan untuk mendukung kebijakan tersebut,” sambungnya.
Adanya pemangkasan ini, lanjut Gita tentunya memengaruhi pembangunan di daerah. Beberapa pembangunan fisik bisa saja terdampak dan tidak dapat direalisasikan tahun ini. “Iya kena, kembali kita mengacu pada skala prioritas,” lanjutnya.
Adapun untuk memastikan OPD bekerja dengan cepat dan maksimal, mantan Pj Gubernur NTB ini mengatakan akan segera menyelesaikan pembahasan mengenai efisiensi anggaran. Diperkirakan, setelah lebaran seluruh OPD akan mulai bekerja maksimal sebab penggunaan anggaran sudah dipetakan.
“Mudah-mudahan setelah lebaran kita gaspol semua. Hari ini kan mulai juga ada konsultasi publik perencanaan dalam rangka perintah surat edaran Mendagri tanggal 11 Februari untuk melakukan revisi RKPD 2025 dengan mengkonsultasikan visi-misi kepala daerah,” jelasnya.
Kendati terdapat penghematan hingga ratusan miliar, Gita mengaku hal ini tidak akan memengaruhi janji-janji Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada masa kampanye. Program mereka, ungkap Gita nantinya akan disesuaikan dalam APBD Perubahan 2025.
“Justru dengan adanya revisi RKPD 2025 dengan mengkonsolidasikan visi-misi Gubernur-Wakil Gubernur terpilih. Justru kita mengakomodir,” pungkasnya. (era)
