PERSETUJUAN Presiden Prabowo Subianto terhadap pencabutan moratorium untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi patut diberikan apresiasi. Hal tersebut merupakan keinginan Komisi IX DPR RI yang sudah lama disampaikan kepada pemerintah.
Anggota Komisi IX DPR RI Dapil NTB I H.Muazzim Akbar mengatakan, pihaknya telah meminta kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk segera mencabut Keputusan Menteri Nomor 26 tahun 2015 terkait dengan moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah, khususnya Saudi. Aspirasi tersebut telah direspons positif dan telah sampai ke Presiden.
Pihaknya menginginkan moratorium tersebut segara dibuka dengan sejumlah alasan. Misalnya, selama ini banyak PMI yang berangkat secara ilegal ke Timur Tengah. Rata-rata WNI berangkat ke Saudi secara ilegal sekitar lima ribu orang per bulan.
“Ini yang menjadi perhatian kita, bahwa negara penempatan PMI kan dia terima pekerja kita, kenapa justru kita yang moratorium. Warga kita luar biasa antusiasnya ke sana. Kita sampaikan ke pemerintah jika tak segera buka moratorium, ini justru melanggar HAM,” kata Muazzim Akbar kepada wartawan, Rabu, 26 Maret 2025.
Sementara berkaitan dengan hak dan kewajiban PMI di negara penempatan seperti gaji yang layak, perlindungan hukum, jaminan kesehatan, hak atas dokumen perjanjian kerja dan lain sebagainya merupakan tugas bersama untuk memberikan yang terbaik. Diharapkan dibukanya keran pengiriman PMI secara prosedural akan mengurangi jumlah PMI yang bermasalah di negara penempatan.
“Sebab hampir 95 persen PMI yang bermasalah di luar negeri adalah PMI yang melalui jalur non prosedural,” katanya.
Ia mengatakan, muara dari kebijakan pembukaan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi adalah adanya peningkatan devisa dalam bentuk remitansi yang mengalir ke daerah. Hal ini tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“2024 kemarin saja, devisa penempatan PMI kurang lebih 269 triliun. Saya sudah berikan target ke pemerintah, jika segera dia buka penempatan migran ke Timur Tengah, saya optimis sekitar 500 triliun devisa negara yang kita dapat dari PMI,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (14/3). Dalam pertemuan tersebut, Abdul Kadir Karding melaporkan rencana pembukaan kembali kerja sama bilateral terkait penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi setelah moratorium yang diberlakukan sejak 2015.
Menurutnya, moratorium yang telah berlangsung hampir satu dekade mengakibatkan lebih dari 25 ribu pekerja Indonesia tetap berangkat ke Arab Saudi secara ilegal setiap tahunnya. Oleh karena itu, Kementerian P2MI telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk membahas pembukaan kembali kerja sama tersebut.
“Itu yang kami laporkan kepada Pak Presiden dan dalam waktu dekat ini MOU-nya akan ditandatangani di Jeddah,” jelasnya seperti dikutip dari keterangan resminya.
Presiden Prabowo Subianto pun menyambut baik rencana pembukaan kembali kerja sama ini. Kepala Negara juga meminta agar skema pelatihan serta penempatan pekerja segera disiapkan.
Arab Saudi menjanjikan sekitar 600 ribu job order, yang terdiri dari 400-an ribu domestik pekerja lingkungan rumah tangga serta sekitar 200 hingga 250 ribu di sektor formal.
Abdul Kadir Karding juga menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), sistem perlindungan tenaga kerja di Arab Saudi telah mengalami perbaikan signifikan. Para pekerja akan mendapat jaminan gaji minimal di angka 1.500 (Riyal Saudi), serta berbagai perlindungan kesehatan, jiwa, hingga ketenagakerjaan.(ris)
