Selong (Suara NTB) – Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setdakab) Lombok Timur (Lotim) tengah melakukan kajian perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ada sejumlah OPD rencana akan digabung jadi satu. Hal ini berpotensi membuat sejumlah pejabat eselon II saat ini tidak kebagian jatah jabatan.
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 25 Maret 2025 menjelaskan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) yang berpotensi cukup ditangani oleh bidang. Di mana, tugas pokok dan fungsi dari salah satu OPD ini dinilai tidak harus dilaksanakan oleh pejabat setingkat eselon II.
“Saya justru berpikirnya begini, kalau ada dinas yang harus dimerger dengan dinas yang lain karena potensi kita di sini tidak terlalu besar, kenapa harus dilaksanakan,” ucapnya.
Seperti sebelumnya pernah dilakukan, Dinas Perkebunan dimasukkan dalam salah satu bidang di Dinas Pertanian. “Kalau dipaksakan tetap ada sedangkan tidak ada pekerjaan maka akan sia-sia,” ucapnya.
Lebih baik dikerjakan saja oleh satu bidang dan tidak dipaksakan harus tetap menjadi dinas. Langkah ini kata Bupati menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran.
Dinas lainnya, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sejumlah dinas lainnya sedang dilakukan pengkajian dari Bagian Hukum dan Bagian Organisasi. Langkah perubahan nomenklatur ini juga mencoba menyesuaikan dengan kementerian lembaga di tingkat pemerintah pusat.
Selain ada potensi merger, ada juga kemungkinan ada satu dinas yang akan dipecah menjadi dua, yakni Dinas Lingkungan Hidup yang selama ini membawahi urusan kebersihan. Menurut Bupati, Lotim butuh Dinas Kebersihan dan semua wilayah di Gumi Patuh Karya ini menjadi bersih dan bebas kumuh.
Soal keberadaan pejabat eselon II saat ini, kata Bupati Lotim terdapat ada banyak jabatan setara, seperti Staf Ahli ataupun asisten. “Eselon II itu banyak, ada asisten dan staf ahli dan jika ada yang tidak duduk ya selesailah urusannya,” kelakarnya.
Kepala Bagian Organisasi, Husnul Idi yang dikonfirmasi terpisah Rabu, 26 Maret 2025 mengatakan berdasarkan arahan Bupati Lotim dilakukan pengajian penggabungan OPD. Hal ini untuk efektivitas, efisiensi dan beban kerja.
“Saat ini diminta untuk melakukan kajian penggabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Kesehatan (Damkarmat) dan Ketahanan Pangan,” ungkapnya, seraya menambahkan OPD yang akan dipisah adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. (rus)
