Mataram (Suara NTB) – Komisi III DPRD Provinsi NTB yang membidangi keuangan dan perbankan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi NTB dalam menyehatkan kondisi fiskal daerah. Dengan terselesaikannya berbagai kewajiban dasar, Pemprov NTB kini dinilai dapat lebih fokus dalam melakukan penajaman program sesuai visi dan misi Gubernur H. Lalu Muhammad Iqbal.
Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Nashib Ikroman, kepada Suara NTB pada Jumat, 11 April 2025, menyampaikan bahwa salah satu beban utama APBD NTB selama ini adalah kewajiban dana bagi hasil (DBH) kepada pemerintah kabupaten/kota. Namun, kewajiban tersebut kini telah diselesaikan oleh Pemprov NTB melalui mekanisme pergeseran anggaran.
“Langkah ini patut diapresiasi. Penyakit lama APBD NTB, terutama terkait kewajiban pokok Pemprov seperti dana bagi hasil yang belum dialokasikan, kini telah dituntaskan. Ini tentu membantu percepatan pembangunan di daerah,” ujar Nashib Ikroman yang akrab disapa Achiep.
Diketahui, total dana bagi hasil yang telah ditransfer oleh Pemprov NTB ke 10 kabupaten/kota mencapai Rp109 miliar. Rinciannya sebagai berikut:
Kota Mataram: Rp9 miliar lebih. Kabupaten Lombok Barat: Rp11 miliar lebih. Kabupaten Lombok Utara: Rp6,9 miliar lebih. Kabupaten Lombok Tengah: Rp12,8 miliar lebih. Kabupaten Lombok Timur: Rp13,8 miliar lebih. Kabupaten Sumbawa: Rp10,1 miliar lebih. Kabupaten Sumbawa Barat: Rp26,4 miliar lebih. Kabupaten Dompu: Rp7,08 miliar lebih. Kabupaten Bima: Rp8 miliar lebih. Kota Bima: Rp3,5 miliar lebih.
Selain menyelesaikan DBH, Pemprov NTB juga telah menuntaskan pembayaran bonus untuk atlet PON sebesar Rp30 miliar. Pembayaran tersebut bahkan dilakukan secara penuh sebelum Idul Fitri, meski semula direncanakan hanya 60 persen.
“Alhamdulillah, bonus untuk atlet PON bisa dibayarkan penuh sebelum Lebaran. Ini langkah yang sangat baik karena tidak menunda-nunda kewajiban dan tidak menumpuk beban,” imbuh Achiep.
Meskipun sejumlah beban fiskal telah terselesaikan, Achiep mengingatkan bahwa Pemprov NTB masih memiliki pekerjaan rumah, yaitu menyusun kebijakan fiskal yang lebih matang dan tepat sasaran.
“PR selanjutnya adalah memastikan bahwa Pemprov tidak hanya sekadar keluar dari kondisi darurat (ICU), tetapi juga mampu mengarahkan belanja agar sesuai prioritas dan indikator kinerja. Belanja yang tidak mendukung capaian indikator sebaiknya disesuaikan,” jelasnya.
Politisi muda asal Dapil Lombok Timur Selatan itu menekankan pentingnya fokus program pada pengentasan kemiskinan, terutama melalui penguatan sektor-sektor strategis.
“Penajaman program ke depan harus diarahkan pada isu-isu pokok seperti ketahanan pangan, infrastruktur perdesaan, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, serta perbaikan infrastruktur akibat bencana. Rancangan awal RPJMD bisa menjadi acuan untuk memastikan arah pembangunan tetap on track,” pungkasnya. (ndi)
