Mataram (Suara NTB) – Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, dan Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, menandatangani Nota Kesepakatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, pada Senin, 14 April 2025.
Di ruang sidang yang penuh keseriusan, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, berdiri berdampingan dengan Wakil Wali Kota Mataram dan para pimpinan DPRD Kota Mataram. Di hadapan mereka, sebuah dokumen penting terbuka, yaitu Nota Kesepakatan RPJMD 2025-2029. Senin, 14 April 2025, pena diteken di atas kertas, tapi yang sebenarnya disepakati bukan hanya isi dokumen, tetapi yang terbangun adalah komitmen. Komitmen untuk menjadikan Mataram bukan hanya kota yang berkembang, tapi kota yang benar-benar berpihak pada warganya. Dan menjadi penanda dimulainya arah baru pembangunan Kota Mataram untuk lima tahun mendatang.
Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik mengatakan bahwa, penandatanganan nota Kesepakatan ini adalah bagian dari hasil pembahasan, dengan sebelumnya telah diserahkannya draf RPJMD.
Ia menyebut proses panjang pembahasan RPJMD telah dilalui, mulai dari rapat pleno hingga rapat kerja. Semuanya bermuara pada dokumen yang akan menjadi panduan utama pembangunan kota. Namun bagi Malik, RPJMD bukan sekadar rencana, melainkan cermin dari harapan masyarakat yang ingin melihat perubahan nyata.
Ia tampak lugas saat menyampaikan pendapat dan rekomendasi DPRD untuk penyempurnaan RPJMD 2025-2029. Salah satu yang disuarakan adalah perlu merancang sistem pendidikan bukan hanya formal, tetapi juga pendidikan yang lebih rasional dan efektif.
“Untuk mengatasi permasalah pendidikan. Termasuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan guru pendidik sehingga pendidikan unggul dan merata,” ujarnya.
Tantangan lain yang mengemuka adalah pengelolaan sampah. Masalah klasik ini kembali dibahas dengan nada serius. Kondisi fasilitas yang belum memadai, lemahnya pengawasan, hingga rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan besar. Bagi DPRD, sudah saatnya Mataram mencari pendekatan baru yang lebih berkelanjutan dan berbasis lingkungan. “Sehingga perlu direncanakan alternatif lain yang lebih efektif kedepannya,” katanya.
Kawasan Mataram Selatan pun mendapat perhatian khusus. Di daerah ini, banjir dan genangan air menjadi langganan saat musim hujan tiba. “Maka, dalam RPJMD kali ini, diminta agar memperkuat kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan infrastruktur pendukung untuk mencegah banjir, seperti danau buatan atau kolam retensi,” terangnya.
Namun, RPJMD tidak hanya berbicara tentang fisik kota, tapi juga tentang manusia yang mengisinya. Pencegahan pernikahan dini, perlindungan anak, dan penanganan stunting menjadi bagian penting yang akan dikuatkan melalui pendekatan ketahanan keluarga. Bagi DPRD, membangun kota berarti juga membangun fondasi keluarga yang kuat dan sehat.
Dari sisi ekonomi, suara rakyat juga terdengar. UMKM dan pelaku industri rumahan dinilai perlu dukungan yang lebih konkret, termasuk melalui stimulus dan penataan yang berpihak. “Pentingnya penguatan basis-basis pemberdayaan ekonomi kerakyatan, untuk mendukung daya saing sektor unggulan, dengan memperhatikan potensi kewilayahan serta memperluas cakupan pemberdayaannya. “Sehingga harapan angka pengangguran dan kemiskinan dapat diselesaikan,” ujarnya.
Tidak ketinggalan, isu lalu lintas dan transportasi publik. Kemacetan yang kian terasa di sejumlah titik menjadi perhatian serius. Pemerintah kota diminta merumuskan strategi jangka panjang yang realistis agar mobilitas warga lebih lancar dan nyaman.
Dan di tengah geliat pertumbuhan kota, ada satu hal lagi yang tak boleh dilupakan, yaitu investasi. Mendorong iklim investasi yang ramah dan bersahabat adalah kunci untuk mencegah pemutusan hubungan kerja dan membuka peluang baru. Maka, kebijakan perizinan yang mudah dan berpihak pada investor lokal maupun luar harus dimasukkan dalam RPJMD sebagai bagian dari visi besar pembangunan kota.
Selain itu, DPRD juga memberikan apresisasi atas inovasi Kepala Daerah atas pembuatan program dan kebijakan untuk lima tahun kedepan.
“Diantaranya pembangunan infrastruktur perkantoran, dan ruang terbuka hijau sebagai ruang rekreasi generasi Z, serta eks bandara selaparang sebagai ikon baru Kota Mataram. Membangun jalan-jalan baru, penataan kawasan Kota Mataram, menuntaskan permasalahan kawasan pesisir (abrasi dan banjir rob), tempat pengolahan sampah terpadu, penyelenggaran PON di Kota Mataram, mendorong perkembangan ekonomi kreatif, dan program pariwisata yang berkualitas quality tourism,” tutupnya. (hir)
