KOMISI II DPRD Provinsi NTB menyoroti anjloknya harga jagung di tingkat petani yang dinilai jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram pada musim panen tahun ini. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga jagung saat ini hanya berkisar Rp4.200 per kilogram dan bahkan kurang dari itu di beberapa tempat.
Ketua Komisi II DPRD NTB, H. Lalu Pelita Putra, menyatakan kondisi tersebut sangat memberatkan petani, terutama setelah mereka melakukan panen raya pada musim April–Mei. Ia menilai, rendahnya harga jual jagung ini bertolak belakang dengan harapan petani yang sebelumnya termotivasi oleh informasi mengenai HPP jagung dari pemerintah.
“Kalau pemerintah tidak bisa membantu petani, lebih baik beri imbauan agar mereka tidak menanam jagung. Jangan beri harapan palsu, kasihan petani,” tegas Pelita dalam keterangannya kepada wartawan pekan kemarin.
Menurutnya, semangat petani untuk menanam jagung dipicu oleh informasi yang menyebutkan bahwa pemerintah, melalui Bulog, akan menyerap hasil panen dengan harga yang layak. Namun, pada kenyataannya, Bulog disebut-sebut belum melakukan pembelian dengan alasan gudang penuh.
“Yang lebih memprihatinkan, kami mendapat informasi bahwa Bulog belum menyerap hasil panen dengan alasan kapasitas gudang penuh. Padahal, Presiden dan Menteri Perdagangan sudah menyampaikan secara tegas bahwa Bulog akan menyerap jagung petani,” tambahnya.
Politisi PKB itu meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret agar petani tidak terus merugi. Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah kepada petani, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
“Jangan sampai petani merasa dikhianati. Pemerintah harus hadir dan mendengar jeritan petani,” tutupnya.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan juga mendesak pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk segera menindak tegas pengusaha dan tengkulak yang membeli jagung petani di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Desakan ini disampaikan menyusul anjloknya harga jagung di tengah panen raya, khususnya di wilayah Pulau Sumbawa. Di Desa Kokarlian, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), harga jagung dilaporkan hanya dibeli sekitar Rp2.800 per kilogram—jauh di bawah HPP jagung sebesar Rp5.500/kg yang ditetapkan pemerintah.
“Petani kita menjerit. HPP yang telah ditentukan pemerintah tidak berjalan di lapangan. Pengusaha dan tengkulak membeli jagung semaunya, tanpa mengindahkan aturan,” ujar Johan Rosihan pekan kemarin.
Politisi PKS tersebut menyayangkan lambatnya respons Bulog dalam menyerap hasil panen petani. Ia meminta Bulog lebih aktif di lapangan dan tidak kalah cepat dari tengkulak yang bergerak langsung ke sawah.
“Bulog seharusnya menjadi ujung tombak swasembada pangan. Tapi kalau kalah sigap dari pengusaha nakal, bagaimana bisa petani merasa dilindungi? Pemerintah harus segera bertindak,” tegas anggota DPR RI asal Dapil NTB I itu.
Bila Bulog terkendala kapasitas gudang atau keterbatasan anggaran, Johan Rosihan meminta agar Komisi IV DPR RI segera diberi penjelasan untuk mencari solusi bersama.(ris)
