Mataram (Suara NTB) – Di Triwulan I 2025, perekonomian NTB kembali menghadapi tantangan. Di mana pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami kontraksi sebesar -0,5 persen (yoy), terutama dipengaruhi aktivitas ekspor ambang dan menurunnya kinerja perdagangan internasional, dengan penurunan ekspor hingga -96,02 persen (yoy) dan impor sebesar -57,86 persen (yoy).
Namun demikian, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani menilai inflasi tetap terkendali di level 1,15 persen, berada dalam kisaran target nasional.
Pada aspek perbaikan pada indikator sosial, tingkat pengangguran terbuka menurun signifikan ke 2,73 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 73,1. Ini menunjukkan penguatan kualitas hidup masyarakat NTB.
“Dari sisi fiskal, baik penerimaan negara maupun belanja pemerintah juga menghadapi tantangan. Penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP mencatatkan penurunan, sementara realisasi belanja pemerintah, baik pusat (K/L dan TKD) maupun daerah (APBD), masih tertahan, sehingga multiplier effect fiskal belum optimal,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani akhir pekan kemarin.
Menurutnya, realisasi APBD baru mencapai 5,57 persen sampai triwulan I-2025, ditambah deviasi penerimaan PAD yang masih menyempitkan ruang fiskal daerah.
Karena itulah pemerintah harus terus berupaya melakukan percepatan belanja prioritas untuk menggerakkan ekonomi lokal, optimalisasi Dana Transfer ke Daerah termasuk DAK Fisik dan Dana Desa agar segera tersalurkan, serta peningkatan kualitas belanja yang menyasar pemberdayaan ekonomi dan jaring pengaman sosial.
Di tengah ketidakpastian global dan tekanan eksternal, seperti kebijakan tarif AS, pelemahan ekonomi mitra dagang, serta fluktuasi harga komoditas, NTB memiliki potensi pemulihan melalui bauran intervensi fiskal yang terarah, NTB tetap berada di jalur positif menuju pertumbuhan inklusif dan berkualitas.
Agar ekonomi terus bertumbuh, Ratih menyarankan agar Pemda memaksimalkan belanja anggaran yang belum terpakai. Sebab tercatat bahwa saldo dana pemerintah daerah atau SiLPA di Bank NTB Syariah masih tinggi, sebesar Rp3,11 triliun untuk 11 pemda di NTB dan SiKPA (Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Pemerintah) pusat juga mencapai Rp2,52 triliun.
“Ini menunjukkan adanya ruang fiskal yang belum termanfaatkan secara optimal, sementara kebutuhan pembiayaan ekonomi rakyat, seperti subsidi pangan, akses permodalan UMKM, dan infrastruktur dasar, masih tinggi,” ujarnya.
Langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan SiLPA secara produktif untuk mendanai program strategis jangka pendek seperti subsidi logistik bahan pokok, program sembako murah, dan bantuan permodalan ultra mikro melalui koperasi dan lembaga keuangan lokal.
“Gunakan dana kas mengendap untuk mempercepat pembangunan infrastruktur publik dasar seperti jalan desa, irigasi kecil, sarana air bersih yang berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat desa,” sarannya.(ris)
