GUBERNUR NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal resmi memutasi pejabat eselon II dan III lingkup Pemprov NTB, Rabu 30 April 2025. Mutasi yang tertutup dari media ini, menggeser 26 pejabat eselon II dan 46 pejabat eselon III. Apa komentar Kepala OPD yang mengemban amanah di tempat yang baru?
Menempatkan pejabat pada mutasi kali ini memiliki tanggung jawab besar. Terutama dalam mengawal beberapa program strategis atau program unggulan. Misalnya, pada bidang sosial yang masih dihadapkan dengan masih tingginya angka kemiskinan ekstrem. Keberadaan bantuan dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya merupakan upaya menurunkan angka kemiskinan.
Dari rilis BPS Maret 2024, Kemiskinan Ekstrem Provinsi NTB Tahun 2024 sebesar 2,04 persen. Turun 0,6 persen dibanding tahun 2023 yang berjumlah sebanyak 2,64 persen. Adapun jumlah penduduk miskin ekstrem di NTB mengacu pada dua data yang berbeda. Mengacu data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), warga miskin ekstrem di NTB sebanyak 282.486 jiwa. Sedangkan berdasarkan angka regsosek, warga miskin ekstrem di daerah ini sebanyak 119.932 jiwa. Pada tahun 2025, angka kemiskinan ekstrem sebanyak 119.932 jiwa diharapkan bisa tertangani.
Terkait hal ini, Kepala Dinas Sosial NTB Dra. Nunung Triningsih, M.M., yang baru dilantik mengatakan belum bisa berkomentar banyak, karena baru dilantik, Rabu, 30 April 2025. Nanti ya setelah saya masuk dan pelajari supaya tidak nol koma kosong, jawabnya singkat pada Suara NTB, Kamis, 1 Mei 2025.
Pasangan Iqbal-Dinda juga memiliki program unggulan Desa Berdaya dengan fokus melakukan intervensi pada 442 desa kantong kemiskinan ekstrem dan absolut. Dinas yang menangani hal ini, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Kepala DPMPM dan Dukcapil) berganti nakhoda baru dari Ahmad Nur Aulia pada Ir. H. Lalu Hamdi, M.Si.
Kepala DPMPM dan Dukcapil Provinsi NTB H. Lalu Hamdi yang dikonfirmasi mengaku masih mempelajari program-program unggulan di tempat barunya. Besok. Hari ini (Kamis, red) kan hari libur. Kita belum masuk kantor. Yang jelas, kami siap melaksanakan apa yang menjadi penugasan Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, jawabnya singkat.
Program prioritas lainnya adalah soal ketahanan pangan. Doktor H. Aidy Furqan menjadi salah satu Kepala OPD yang dimutasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB. Pekerjaan yang tidak ringan dibebankan di pundak Aidy Furqon pada persoalan ketahanan pangan.
Apa program yang disiapkan Aidy Furqan? Mantan Kadis Dikbud ini mengatakan bahwa ia ingin mempelajari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) terlebih dahulu. Menjawab Suara NTB terkait rencana ke depan dalam jabatan barunya ini, ia enggan menjawab lebih lengkap. Saya pelajari Tupoksi dulu, ujar Aidy Furqan singkat, menjawab Suara NTB pada Kamis, 1 Mei 2025.
Aidy Furqan belum bisa menjawab lebih jauh mengenai rencana ke depan sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB. Aidy sendiri memiliki latar belakang pendidikan di bidang pendidikan. Ia juga berkiprah dalam dunia pendidikan sejak awal kariernya.
Tidak Mampu Puaskan Semua Orang
Sementara itu, terkait mutasi perdananya, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan jika dirinya bersama Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri berusaha menempatkan pejabat sesuai dengan hasil evaluasi kinerja atau job fit yang dilakukan beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, tidak ada pejabat yang dinonjobkan dari jabatannya. Termasuk keputusan menempatkan pejabat diambil setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk mendapat masukan.
Meski saya berusaha seobjektif mungkin, saya juga manusia biasa yang tentu memiliki subjektivitas. Dan itu dibolehkan oleh undang-undang, karena undang-undang juga memahami bahwa yang diatur adalah manusia, ungkapnya.
Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki ini juga menyadari dalam penempatan jabatan ini, tidak semua orang akan merasa puas. Ada yang merasa bidang barunya sesuai dengan kemampuan dan minat, namun ada pula yang merasa sebaliknya. Namun, tegasnya, keputusan menempatkan pejabat pada satu posisi diambil dengan pertimbangan matang, menggunakan otak terbaik dan hati paling sensitif demi memilih secara objektif.
Gubernur juga menegaskan dalam birokrasi, tidak ada posisi yang bersifat permanen. Rotasi menjadi langkah penting untuk penyegaran dan mencari talenta terbaik di posisi yang paling tepat. Dicontohkannya, posisi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dipercayakan pada Dr. H. Fathul Gani, MSi., yang sebelumnya Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) bukan tanpa pertimbangan.
Menurutnya, dari hasil job fit, Fathul Gani pernah menduduki jabatan sebagai kepala bidang pada Satpol PP, sehingga hal ini menjadi salah satu dasar menempatkan pejabat bersangkutan sebagai Kepala Satpol PP.
Begitu juga beberapa pejabat yang sebelumnya menjabat kepala dinas atau badan yang eselonnya II A ditempatkan sebagai kepala biro atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang eselonnya lebih rendah, menurutnya, tidak ada masalah. Sekarang ini, terangnya, tidak ada istilah pejabat turun eselonering, karena pada era birokrasi sekarang ini hanya mengenal jabatan pimpinan tinggi pratama. (ham/ron)
